Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEHADIRAN Starlink di Indonesia masih menimbulkan polemik. Pelaku di sektor industri telekomunikasi nasional bahkan telah menyampaikan keberatan mereka akan kehadiran perusahaan besutan Elon Musk tersebut.
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan pihaknya bisa memahami keberatan dan protes beberapa APJII dan juga perusahaan telekomunikasi. Dengan kekuatan finansial yang cukup besar ditambah adanya dukungan dari beberapa pejabat di Indonesia ke Starlink, membuat para pengusaha khawatir.
“Karena adanya dukungan finansial yang besar ditambah kemudahan perizinan yang diberikan oleh pejabat itu yang membuat teman-teman khawatir tidak adanya equal playing field. APJII tetap mengharapkan kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin ke Starlink menjual produknya langsung ke masyarakat. Jika pemerintah ingin memberikan izin, APJII berharap pemerintah dapat memberlakukan persyaratan yang sama bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang akan berusaha di Indonesia,” ucap Zulfadly.
Baca juga : Perusahaan Gemcorp dari Inggris Resmi Ambil Alih Perusahaan Internet Flynet
Agar kehadirannya dapat memberikan nilai tambah bagi industri telekomunikasi nasional, Zulfadly berharap pemerintah tetap menjaga agar Starlink tidak langsung menjual layanannya kepada masyarakat Indonesia. Tanpa mengajukan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Zulfadly mengatakan Starlink masih bisa memberikan layanan internet melalui teknologi satelit Low Earth Orbit Satellite (LEO). Caranya adalah dengan menjalin kemitraan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang tergabung dalam keanggotaan APJII.
Dengan jumlah anggota tidak kurang dari 1027 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Zulfadly yakin penyelenggara jasa telekomunikasi yang tergabung di APJII memiliki infrastruktur dan jaringan penjualan yang sudah terbentuk. Dengan infrastruktur tersebut, lanjut Zulfadly, Starlink tak perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk mendapatkan konsumen. Starlink dapat memanfaatkan infrastruktur ke end user yang sudah dibangun oleh anggota APJII untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam model B2B yang mengoptimalkan pengembangan SDM lokal.
“APJII menyambut baik dan mengharapkan adanya forum diskusi bersama antara Starlink, APJII, dan perwakilan anggota APJII dari berbagai daerah sebagai langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih erat. Kami menyambut baik dan terbuka bagi Starlink untuk berkolaborasi secara lebih baik dengan anggota APJII untuk dapat memperluas jangkauan layanannya di Indonesia. Anggota kami mengetahui betul pasar yang tepat untuk produk Starlink,” terang Zulfadly dalam siaran persnya.
Tanpa memiliki izin jasa telekomunikasi, Starlink dapat bekerja sama dengan APJII. Kerja sama ini membuat penyelenggara jasa telekomunikasi yang tergabung di APJII memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan pangsa pasarnya lagi. Zulfadly menambahkan, selama ini banyak anggota APJII yang memiliki kendala untuk mengembangkan layanannya. Khususnya di daerah yang memiliki kondisi geografis yang menantang.
“Sehingga kolaborasi dan kerja sama antara anggota APJII dengan Starlink memiliki manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Starlink fokus menjual backhaul kepada anggota APJII. Sedangkan penyelenggara jasa telekomunikasi fokus untuk menjalankan dan mencari pangsa pasar internet yang ingin menggunakan layanan satelit LEO. Masih banyak pangsa pasar yang perlu digarap bersama antara anggota APJII dan Starlink,” pungkas Zulfadly.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Menggelar pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun
PT Eka Mas Republik (MyRepublic Indonesia) dan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) Lippo Karawaci menandatangani kesepakatan kerja sama untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi fiber.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online.
GfK mengidentifikasi tren pasar dan konsumen di 2024 dan ke depan yakni peningkatan minat konsumen terhadap produk premium dan konsumen mengharapkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan.
Sejauh ini KPPU belum bisa menyimpulkan bahwa bisnis yang diterapkan Starlink akan mematikan pelaku usaha lain.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa operator telekomunikasi nasional tidak perlu khawatir dengan hadirnya layanan Starlink.
FiberStar menjadi mitra resmi Starlink, perusahaan layanan internet satelit inovatif yang dimiliki oleh SpaceX.
KEHADIRAN perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit Starlink membuat provider internet lokal ketar-ketir.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendapat kritik tajam terkait pemberian izin layanan internet berbasis satelit, Starlink Indonesia, milik Elon Musk
Telkom diharapkan terus beradaptasi dan mampu bersaing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved