Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUA menteri yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Maket masterplan Penajam Paser Utara (PPU) milik Badan Bank Tanah. Maket tersebut ditampilkan dalam kegiatan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (6/3) dan Sabtu (9/3) mendatang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Bank Tanah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, masterplan yang telah dibuat akan semakin mendukung kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ini lokasinya sangat mendukung IKN dan juga Balikpapan ya," katanya seperti dikutip dari Antara.
Baca juga : Perbanyak UMKM Penetrasi Digital dan Lakukan Ekspor
Sementara itu, Menteri ATR/BPN AHY menyampaikan bahwa pembangunan hak pengelolaan (hpl) Badan Bank Tanah PPU akan sangat mendukung perekonomian masyarakat dan juga wilayah di sekitarnya. Dirinya menyampaikan telah meminta jajarannya untuk mendukung Badan Bank Tanah dalam rangka percepatan perolehan tanah, khususnya untuk mendukung IKN.
"Salah satu yang bisa kita laporkan saat ini bank tanah yang bisa men-support di kawasan IKN ada 4.000 sekian hektare yang kita siapkan menjadi Bank Tanah, 300 sekian hektare disiapkan untuk bandara, sedangkan yang lain di sekitarnya menjadi supporting system yang menjadi kebutuhan bagi otoritas IKN," jelasnya.
Adalun, hak pengelolaan (hpl) Badan Bank Tanah yang berada di kawasan PPU adalah seluas 4.162 Ha. Dari jumlah tersebut, Badan Bank Tanah telah mengalokasikan lahan seluas 347 Ha untuk pembangunan Bandara VVIP IKN, Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha, Reforma Agraria seluas 1.873 Ha dan sisanya untuk kepentingan sosial, pemerataan ekonomi dan untuk kepentingan pembangunan nasional.
Baca juga : Sri Mulyani Koordinasikan Soal Satgas BLBI dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Bank Tanah menjelaskan tentang konsep dari perencanaan tata ruang pembangunan di kawasan PPU. Nantinya, akan dibangun Bandara VVIP IKN dan Jalan Tol Seksi 5B di atas hpl Badan Bank Tanah.
Selain itu, dijelaskan juga terkait area yang menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kita sudah alokasikan 1.873 Ha untuk Reforma Agraria, terkait ganti rugi tanam tumbuh masyarakat yang terdampak juga telah diselesaikan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemprov Kaltim," ujar Parman. (Ant/Z-10)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved