Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan butuh proses yang panjang untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, terutama untuk masyarakat di perdesaan. Menurutnya, pergantian pimpinan negara tidak akan otomatis membuat upaya penanganan persoalan itu jadi lebih mudah.
“Masalah tersebut tidak langsung diselesaikan dengan adanya penggantian pimpinan negara. Kemiskinan ekstrem belum terselesaikan. Bahkan penggunaan data saja masih berantakan. Tidak sama dengan level negara lain,” ujar Nailul kepada Media Indonesia, Minggu (18/2).
Ia mengatakan penurunan angka kemsikinan saat ini masih disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
Baca juga : Pemerintah Kejar Capaian Target Kemiskinan Ekstrem di 2024
"Jadi pemimpin selanjutnya harus menggunakan indikator yang sesuai di mana menggambarkan kemiskinan yang sebenarnya,” sambung Nailul.
Saat ini, ketimpangan dari sisi pengeluaran juga memburuk. Pertumbuhan konsumsi 20% masyarakat terkaya lebih cepat dibandingkan dengan 40% masyarakt miskin. Akhirnya ketimpangan semakin meruncing.
“Orang yang bertempat tinggal di Pondok Indah jauh lebih sejahtera dengan peningkatan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan orang yang tinggal di bantaran kali. Salah satu yang menyebabkan ini adalah semakin banyak instrumen obligasi pemerintah yang notabene banyak dibeli oleh orang kaya. Orang miskin mana bisa beli obligasi. Lebih baik buat makan uang-nya,” pungkasnya. (Z-11)
Upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kuncinya ada di kepala desa, camat, hingga bupati dan wali kota.
PEMERINTAH tengah mengejar target untuk penurunan angka kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.
Pemerintah telah menargetkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 mencapai 0 persen. Muhadjir Effendy menilai mustahil untuk mencapai angka tersebut.
Turunnya angka kemiskinan ekstrem tak terlepas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten melalui program di setiap poerangkat daerah teknis.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta mengalami tren penurunan. Khususnya untuk data Maret 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022
Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna menggulirkan sejumlah program strategis yang memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan
JUMLAH penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung (Babel), pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan, jika dibandingkan Maret 2023 lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 680 ribu orang di Indonesia selama setahun.
Menurut PBB, angka harapan hidup rata-rata global pada 2023 adalah 70,8 tahun untuk laki-laki dan 76,0 tahun untuk perempuan.
MENJELANG akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan angka kemiskinan ekstrim turun di bawah 1 persen.
Pendanaan program ini berasal dari sharing cost antara BAZNAS RI dan BAZNAS Sumedang yang pengadaannya untuk 6 Pejantan, 100 Induk Betina, 125 Bakalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved