Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM sekaligus pemerhati pasar modal Yanuar Rizky mengatakan, di balik transaksi pembelian TikTok ke Tokopedia, hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebab, transaksi akuisisi TikTok terhadap Tokopedia bukan semata-mata apa yang disampaikan kepada publik.
Seperti yang disapmaikan, pelaku usaha kecil-menengah dan produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Menurut Yanuar, TikTok juga diuntungkan dalam hal ini. Platform asal Tiongkok yang sebelumnya berencana mengurus lisensi pembayaran ke Bank Indonesia, kini tak perlu melakukannya lagi.
"Sebetulnya TikTok Shop itu kemudian dilarang (sebelumnya) dengan berbagai wacana dan peraturannya, sebetulnya kan menolong Tokopedia. Pada akhirnya bukan Tokopedianya juga (yang tertolong), ya tapi pemegang-pegang saham pengendali atau pendiri Tokopedia karena ada kesulitan cash flow dan segala macam itu loh, kan melihatnya gitu," kata Yanuar dalam keterangannya.
Baca juga: DPR Pertanyakan TikTok Shop Masih Berjualan di Medsos
Yanuar menyebut para pedagang kecil termasuk di Tanah Abang justru menjadi pintu masuk aksi korporasi antara TikTok dan Tokopedia yang sesungguhnya menjadi tujuan utama. Menurutnya, aksi korporasi itu di balik layarnya adalah proses pengambilan untung oleh para investor dan investor awal GoTo, ketika perusahaanya dijual ke TikTok.
"Jadi artinya kalau menurut saya, ini sebuah kebijakan (Permendag 31/2023) ada kepentingannya gitu. Dan apakah pemerintah itu memikirkan pedagang-pedagang kecil, ya enggak," kata Yanuar.
"Kan seperti yang saya kritisi sejak lama bahwa sebetulnya kan saham pendiri ini satu perak, satu rupiah kan. Dia bisa direevaluasi kalau ada merger akuisisi, makanya ada merger Gojek dan Tokopedia jadi GoTo. Kemudian, begitu itu merger GoTo, uang itu masuk sehingga bisa mereevaluasi harga per IPO-nya ke 265. Jadi orang yang tadinya punya harta satu perak naik harga jadi 265, bukan karena dia setor duit. Pemegang saham lamanya keluar kan, apa tidak menyakitkan buat investor ritel," kata Yanuar. (Z-10)
Perusahaan teknologi Tokopedia mengonfirmasi rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari restrukturisasi tim Tokopedia dan ShopTokopedia
Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan kolaborasi TikTok Shop dengan Tokopedia telah memberi dampak positif bagi pelaku UMKM di Indonesia.
TikTok diduga melakukan maladministrasi terkait operasional TikTok Shop. Selain itu, TikTok Shop juga diduga sengaja melakukan pengabaian dan tidak mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Nasim Khan menekankan kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia harus bisa memberikan peluang positif bagi para pelaku UMKM lokal.
KETEGASAN pemerintah menjalankan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang memisahkan e-commerce dengan media sosial merespons TikTok Shop, dipertanyakan.
TikTok dianggap telah melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Bank DKI bekerjasama dengan Tokopedia menjual Jakarta Tourist Pass guna memudahkan wisatawan menggunakan transportasi umum dan layanan wisata di Jakarta secara cashless.
Kemunculan Wowbox turut meramaikan persaingan di dunia e-commerce dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya.
Kementerian Ketenagakerjaan mengonfirmasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bakal dilakukan Tokopedia.
Salah satu niaga-el terbesar di Indonesia dikabarkan melakukan pemecatan massal. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengecek kebenaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved