Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pihaknya akan segera memanggil PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) untuk meminta keterangan atas insiden kebakaran akibat ledakan tungku smelter milik perusahaan Tiongkok itu yang terjadi pada Minggu (24/12).
Selain dengan ITSS, Komisi VII akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada masa sidang yang akan datang usai masa reses berakhir.
“Kami di Komisi VII DPR ingin segera mendengar langsung dan mendapatkan kepastian serta kejelasan dari mereka. Utamanya soal penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)," ujar Eddy kepada Media Indonesia, Rabu (27/12).
Baca juga : Faisal Basri Sebut Kebijakan Hilirisasi era Jokowi Sesat
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan Komisi VII terus memantau dan menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan aparat penegak hukum terhadap kecelakaan kerja di PT ITSS yang menewaskan 18 orang. Eddy pun berharap ada transparansi dari pengusutan kasus tersebut.
"Kami terus memantau dan berharap hasil investigasi dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat," ucapnya.
Eddy kemudian menuntut pemerintah untuk melakukan audit K3, audit ketenagakerjaan dan audit operasional terhadap PT ITSS.
Baca juga : Smelter Morowali Meledak Lagi, DPR: Pemerintah Lamban Mengaudit
Selama audit dilakukan, pimpinan Komisi VII itu meminta agar operasional perusahaan ITSS harus dihentikan sementara waktu untuk memprioritaskan keselamatan pekerja ke depannya.
"Kami mendesak pemerintah, khususnya Kemenperin melakukan audit menyeluruh terhadap PT ITSS. Selama audit dilakukan, operasional PT ITSS harus dihentikan” tegasnya.
Selain itu, Eddy juga mengharapkan adanya perintah audit penerapan K3 di seluruh perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia. Langkah ini sebagai bentuk pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang di tempat lain.
Baca juga : Selain Tiongkok, Proyek Smelter Nikel RI Diguyur Bank Eropa
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan smelter mengikuti aturan dan standar K3 yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Ins/Z-7)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah akan mencari pengganti dua investor yang hengkang dari proyek smelter nikel Sonic Bay di Maluku Utara.
Dua investor asal Eropa dari proyek pemurnian nikel di Maluku Utara karena hilirisasi industri tambang Indonesia dipaksakan berjalan, padahal memiliki seabrek masalah.
PERUSAHAAN kimia terbesar asal Jerman, Badische Anilin und Soda Fabric (BASF) dan perusahaan pertambangan dan metalurgi asal Prancis, Eramet hengkang dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) memulai pengiriman perdana konsentrat tembaga dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ke smelter Gresik, Jawa Timur.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memperoleh perpanjangan izin sampai umur cadangan tambang habis
Perpanjangan izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 merupakan bentuk dukungan pemerintah pada industri tambang terkait.
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Lahan di Dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) terbakar pada Rabu (31/7) malam. Petugas gabungan sudah berhasil mengendalikan api pada Kamis dini hari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kebakaran lahan itu mulai masif terjadi dan dirasakan dalam dua pekan ini. Dimana memang terlihat ada peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Sebuah rumah di Dusun Mertelu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbakar pada Selasa (30/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved