Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUMN Holding Industri Pertambangan Mining Industry Indonesia (Mind ID) akan resmi menguasai saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan mengantongi 34% saham.
Vale Base Metals Limited (VBM) mengumumkan bahwa anak perusahaannya, Vale Canada Limited (VCL), telah menandatangani perjanjian awal atau head of agreement (HoA) dengan Mind ID dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM) sehubungan dengan penyerahan 14% saham INCO dari VCL dan SMM ke Mind ID. Perjanjian tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri terkait di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2023 di San Francisco, Amerika Serikat, Jumat (17/11).
Transaksi penyelesaian divestasi INCO ditargetkan rampung pada tahun depan.
Baca juga: Presiden Gelar Pertemuan dengan Vale di Sela-sela KTT APEC
Chief Executive Officer dan Komisioner Utama VBM Deshnee Naidoo menuturkan dengan struktur kepemilikan saham yang baru, ia berharap kinerja usaha Vale dalam memproduksi nikel dapat semakin terangkat.
“Perjanjian ini memperkuat komitmen kami untuk memajukan industri nikel Indonesia secara berkelanjutan dan meneruskan 55 tahun operasional kami di negara ini," ujar Naidoo dikutip dari laman resmi Vale, Sabtu (18/11).
Ia mengatakan kesepakatan awal menjadi langkah penting untuk membuka jalan bagi Vale untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) yang berakhir di 2025, menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Baca juga: Masyarakat Minta Praktik Pertambangan PT Vale Diterapkan di Loeha Raya
"Dengan memenuhi kewajiban disvestasi saham ke Indonesia, membuka jalan untuk perpanjangan lisensi pertambangan kami," ucapnya.
Di keterangan terpisah, CEO PT Vale Indonesia Febriany Eddy menjelaskan pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme transaksi akan difinalisasi dalam bentuk perjanjian definitif dan transaksi akan dibereskan di tahun depan bergantung pada kondisi penutupan yang lazim.
Diketahui bahwa kewajiban divestasi saham tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Disebutkan di pasal 112 ayat 1, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau IUPK pada tahapan operasi produksi yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah atau BUMN.
"Dengan penandatanganan perjanjian ini, PT Vale telah melangkah sangat maju untuk menuntaskan kewajiban divestasi, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan perpanjangan IUPK," jelasnya. (Z-11)
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (Mind ID) menjaring talenta muda terbaik melalui program rekrutmen Xplorer Management Trainee Program.
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) mendorong kolaborasi anta rperusahaan pertambangan dalam negeri untuk memacu hilirisasi sumber daya alam di Tanah Air.
BUMN Holding Industri Pertambangan (MIND ID) mendukung upaya perbaikan tata kelola pertambangan sektor timah nasional dengan mendorong peningkatan kerja sama strategis lintas sektoral.
MIND ID menegaskan komitmennya untuk memperkuat dampak ekonomi positif dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, telah menunjuk Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama (Komut), sementara Grace Natalie menjadi komisaris
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved