Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROPOSI utang pemerintah didominasi oleh pinjaman berdenominasi rupiah. Hal tersebut dinilai sejalan dengan kebjakan pembiayaan umum utang dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi dalam in talks to community bertajuk Learning Culture for Better Future: Aktif, Smart, dan Bijak Keuangan, Kamis (16/11).
"Dari sisi mata uang komposisi utang pemerintah sebagian besar berdenominasi rupiah dengan proporsi sekitar 70% per akhir September 2023," ujarnya.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$395,1 Miliar
Dominasi rupiah dalam pengadaan utang pemerintah juga menunjukkan implementasi kehati-hatian. Sebab, penarikan utang domestik dinilai dapat memitigasi risiko eksternal yang cukup rentan bergejolak. Itu juga diikuti dengan terus mencermati perkembangan suku bunga acuan dan jatuh tempo pembiayaan.
Upaya pengelolaan utang tersebut, kata Ubaidi, dilakukan pemerintah melalui koordinasi dan kerja sama yang erat dan Bank Indonesia. Hal itu terutama dimaksudkan untuk mengatasi volatilitas nilai tukar rupiah dan mencermati dinamika global.
Baca juga : Indonesia Mesti Bayar Utang Kereta Cepat Rp226,9 Miliar per Bulan
Adapun utang pemerintah itu sebagian besar datang dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Porsi SBN dalam total utang pemerintah tercatat mencapai 88,86% per akhir September 2023.
"Pasar surat berharga negara atau SBN yang dalam, yang likuid itu akan mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, memiliki fungsi strategis bagi sistem keuangan, terutama karena sifatnya yang aman atau bebas r\isiko," kata Ubaidi.
SBN, lanjutnya, dapat menjadi pilihan investasi terbaik di tengah tekanan pasar keuangan dan ekonomi. SBN juga merupakan instrumen yang cukup likuid karena seri SBN tradeable, dapat dengan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder tanpa memengaruhinya secara berarti.
Selain itu, SBN turut menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter.
"Kepemilikan SBN domestik didominasi oleh perbankan diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi dan dana pensiun, serta investor asing meskipun dalam porsi yang relatif sedikit ataupun kecil," pungkas Ubaidi. (Z-5)
Kesenjangan pendanaan UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2.400 triliun. Amartha hadirkan solusi pembiayaan inklusif untuk tingkatkan pendapatan pelaku usaha.
PADA kuartal pertama 2026, pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio mengantarkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menorehkan kinerja positif.
Melalui kemitraan ini, KB Bank tidak hanya menyediakan dukungan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi perbankan terintegrasi yang mencakup layanan transaction banking.
Di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebutuhan pembiayaan bahkan diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun.
Lonjakan investasi di Batam mendorong percepatan proyek properti modern, didukung kolaborasi pembiayaan dan pengembangan kawasan terpadu berbasis teknologi.
Renovasi rumah tanpa menguras tabungan. Kenali BRI KPR Renovasi dengan cicilan fleksibel dan tenor panjang untuk wujudkan hunian lebih nyaman.
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved