Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimatan Timur. Menurutnya Undang-Undang nomor 3/2022 tentang IKN menjadi jaminan bahwa pembangunan terus berlanjut walaupun kepemimpinan berganti.
"IKN ini ada undang-undangnya. Undang-Undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR," ujar presiden seusai menghadiri acara ground breaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 Megawatt di IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11).
Jokowi mengatakan tugas pemerintah saat ini menyiapkan kantor kementerian, istana presiden dan wakil presiden. Selain itu fasilitas penunjang termasuk listrik, air, dan infrastruktur penunjang. Ia berharap semakin banyak sektor swasta bisa berinvestasi di IKN.
Baca juga : Presiden Jokowi Lakukan Groundbreaking Gedung BPJS Ketenagakerjaan di IKN
"Ini yang akan mempercepat," ucapnya.
Jokowi mengatakan pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, dan mal sudah mulai dilakukan. Itu berasal dari swasta. Selain itu, ia menjanjikan ada training center untuk Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Perusahaan Listrik Negara (PLN), terang presiden, sudah menyiapkan penyediaan listrik di IKN.
"Dan saya minta juga ini sebagai contoh kota yang indah dan rapi, semuanya harus ground cable. Bawah tanah semuanya kabelnya," ucap presiden.
Baca juga : Pembangunan IKN, Ada 10 dari 82 Paket Telah Dikerjakan
Untuk percepatan pembangunan, Jokowi menuturkan nilai investasi yang masuk dari sektor swasta akan terealisasi sekitar Rp45 triliun hingga Desember 2023. Namun, ia mengakui itu bukan hanya proyek untuk tahun depan. Progres pembangunan di IKN, menurutnya memakan waktu bertahun-tahun.
"Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 tahun. Kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20% anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), 80% dari private sector (swasta)," tukas presiden. (Z-5)
Baca juga : Menteri PPN: Revisi UU IKN Wujudkan Pemerataan Pembangunan
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
UU KIA mewajibkan perusahaan atau penyedia gedung memberikan fasilitas tempat penitipan anak sebagai bentuk dukungan para ibu pascamelahirkan.
Undang-undang dan peraturan perlindungan anak dalam sistem penyelenggaraan elektronik harus menjamin keamanan dan perlindungan anak.
Program latihan untuk membina, memelihara kesehatan masyarakat haruslah terukur teratur dan berdosis memenuhi kriteria olahraga aerobik, tingkat golongan dan usia yang sangat heterogen.
Ada empat peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU KIA.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
TKN pastikan upacara 17 Agustus akan berjalan lancar di IKN
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Presiden mengaku tidak bisa tidur nyenyak saat pertama bermalam di Istana Garuda, IKN Nusantara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved