Sulit Balik Modal, Pemerintah Dinilai Gamang Tentukan Tarif Kereta Cepat Whoosh

SAMPAI saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi harga tiket Kereta Whoosh kepada publik. Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah masih gamang menentukan besaran tiket kereta cepat relasi Jakarta-Bandung karena dipastikan sulit balik modal.

Dari pernyataan operator Kereta Whoosh, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) beberapa waktu lalu disebutkan, proyek strategis nasional itu bisa balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah resmi beroperasi secara komersial dengan perhitungan penetapan tarif sekitar Rp350.000.

"Pasti sulit untuk balik modal. Investasi proyek ini capai Rp100 triliun lebih. Pemerintah masih bingung menentukan berapa sih besaran tiketnya. Kalau dhitung itu banyak yang harus dibayarkan operator untuk mengoperasikan satu kali perjalanan kereta," kata Agus saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/10).

Baca juga : Izin Terbit, Kereta Whoosh Siap Beroperasi Komersial

Dalam perhitungan Agus, untuk satu kali keberangkatan Kereta Whoosh dengan kebutuhan daya listrik sekira 260 mega volt ampere (MVA), KCIC harus membayar tagihan listrik sekitar Rp9,4 juta. Lalu, KCIC juga harus menanggung biaya persinyalan ke Telkomsel karena menggunakan teknologi Global System Mobile-Railway (GSM-R) di spektrum 900 Mhz. Plus, ada biaya perawatan kereta dan operasional perusahaan.

"Biaya listrik itu kita asumsikan menelan Rp200 juta untuk 10 kali keberangkatan pulang-pergi kereta. Persinyalan juga harus dibayar, enggak mungkin PLN dan Telkomsel menanggung terus. Biaya perawatan dan gaji karyawan juga dihitung," ucapnya.

Baca juga : Perusahaan Es Krim Aice Meriahkan Uji Coba Kereta Cepat Whoosh

Karena bukan termasuk kereta ekonomi, kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu tak mendapatkan subsidi tarif alias public service obligation (PSO). Agus mendorong pemerintah untuk mencari titik harga keseimbangan atau ekuilibrium soal kemampuan menanggung pembiayaan pengoperasian Kereta Whoosh.

Ia pun beranggapan dengan perkiraan tiket sebesar Rp250 ribu-350 ribu, bukan harga ideal yang harus dibayarkan masyarakat untuk naik kereta cepat.

"Berapa kekurangan yang harus ditanggung pemerintah untuk satu tiket saya masih tidak tahu. Cuma, pasti rugi lah kalau harganya misalnya Rp250 ribu-350 ribu. Tapi, tidak mungkin juga kalau dipatok Rp1 juta per orang. Jadi, harus dicari titik ekuilibrium untuk kesanggupan pemerintah," pungkas Agus.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah akan memberikan pelonggaran waktu agar masyarakat bisa naik kereta cepat secara gratis setelah masa uji coba terbatas berakhir pada September 2023.

"Presiden Jokowi besok itu akan meresmikan kereta api cepat. Tapi, saya kira belum akan bayar karena butuh beberapa waktu lagi biar rakyat menikmati lah," ujarnya di Jakarta.

Saat ditanya mengenai berapa besaran tarif Kereta Whoosh yang akan dipatok pemerintah, Luhut enggan membocorkan hal itu. Padahal, bulan ini kereta cepat ditargetkan beroperasi secara komersial setelah dua minggu terakhir dilakukan uji coba terbatas.

Menko Marves menyebut pemerintah masih berusaha menarik minat masyarakat menjajal moda transportasi terbaru itu.

"Iya ini masih diatur berapa lama (naik kereta cepat secara gratis). Presiden itu intinya ingin mau menyenangkan rakyat selama bisa," pungkasnya. (Z-5)