Alokasi Penjaminan Infrastruktur di 2024 Senilai Rp824 Miliar

PEMERINTAH telah mengalokasikan dana penjaminan senilai Rp824 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dana diperuntukkan sebagai penjaminan berbagai infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah maupun perusahaan milik negara.

"Penjaminan itu di bawah Rp1 triliun. Di 2024 ini penjaminannya Rp824 miliar yang dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," ujar Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9).

Dia mengatakan, penjaminan pemerintah merupakan salah satu skema pembiayaan inovatif dan kreatif yang digunakan. Itu menurutnya serupa dengan inovasi pembiayaan lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca juga: Jika Kinerja Ekonomi Solid, IHSG 2024 Berpotensi di Level 7.000

Melalui penjaminan, pembiayaan yang akan diterima terhadap suatu proyek infrastruktur menjadi lebih besar ketimbang tanpa garansi. Dengan pembiayaan yang lebih besar, maka akan ada dorongan akselerasi terhadap infrastruktur terkait.

"Itu salah satu cara me-leverage. Kalau dijamin, maka yang dijamin dapat pembiayaan lebih besar dan dapat mengakselerasi target. Biasanya penjaminan itu kemampuan (leverage) 10 kali lipatnya (dari nilai penjaminan)," jelas Wahyu.

Baca juga: Refleksi Kemerdekaan: Presiden Joko Widodo Bicara soal Tantangan Geopolitik Indonesia

Dia juga menyampaikan, nilai penjaminan yang diberikan pemerintah untuk tiap infrastruktur tidak sebesar yang diperkirakan publik. Itu terlihat dari alokasi dana penjaminan infrastruktur yang di bawah Rp1 triliun di 2024.

Penjaminan pemerintah terhadap infrastruktur juga sedianya kerap dilakukan setiap tahunnya. Namun pemberian penjaminan itu tak serta merta. Ada kajian dan hitungan mendalam sebelum akhirnya uang negara digunakan untuk menggaransi proyek.

"Ini sudah ada asesmen dan tidak akan default juga. Dan itu kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif, beban ke APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar," tutur Wahyu.

"Kalau hanya untuk meningkatkan kredibilitas, mudah-mudahan tidak ada default, dan selama ini tidak pernah terjadi. Itu menunjukkan penjaminan itu relatif terukur," pungkasnya. (Mir/Z-7)