Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2024 sebesar Rp48,7 triliun. Anggaran Kemenkeu itu naik Rp3,7 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 yang sebesar Rp45 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pagu Kementerian Keuangan tahun 2024 semulanya diajukan sebesar Rp48,35 triliun.
Namun, ada tambahan sebesar Rp355,01 miliar sebagai dampak kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% di tahun 2024 bagi 78.520 pegawai.
Baca juga : Gaji PNS Naik 8% di 2024, Segini yang Akan Diterima
“Dengan demikian, dengan adanya tambahan Rp355,01 miliar maka pagu dari Kementerian Keuangan menjadi Rp48,7 triliun, dimana pagu Kemenkeu tanpa BLU adalah Rp39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp9,42 triliun,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (14/9).
Menkeu menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan difokuskan untuk lima program. Di antaranya, untuk program kebijakan fiskal mendapatkan sebesar Rp53,10 miliar yang ditujukan untuk reformasi sektor keuangan, penyusunan kebijakan mekanisme transisi energi, penguatan pooling fund bencana, hingga analisis dampak evaluasi insentif perpajakan.
Baca juga : Setiap Pemilu, Jokowi Selalu Naikkan Gaji PNS
Kemudian, untuk program pengelolan penerimaan negara mendapat sebesar Rp2,47 triliun yang ditujukan untuk perbaikan sistem logistik nasional (NLE), promosi ekspor UMKM, serta pembentukan gugus tugas narkotika.
Selanjutnya, ada juga program pengelolaan belanja negara sebesar Rp37,59 miliar yang ditujukan untuk kajian evaluasi anggaran IKN serta sejumlah potensi ekonomi desa (BUMDes).
"Lalu, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar Rp306,86 miliar yang ditujukan untuk melaksanakan 171 kegiatan, seperti pengelolaan aset BUN pemulihan penagihan BLBI, implementasi pasar pembayaran digital pemerintah, pemetaan kategori BUMN, serta implementasi skema baru pembiayaan UMi," ujar Menkeu.
Dan terakhir, dukungan manajemen sebesar Rp45,82 triliun untuk melaksanakan 553 kegiatan, seperti fasilitasi pembiayaan UMi, penyelesaian pembangunan coretax system, penguatan 3 lini pertahanan, serta pengembangan Super Apps Kemenkeu.
Adapun, anggaran untuk gaji yang dicantumkan pada pos dukungan manajemen, yakni dianggarkan menjadi Rp 355,01 miliar. Sehingga pos dukungan manajemen naik dari Rp45,49 triliun menjadi Rp45,82 triliun. (Z-4)
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
Pelatihan bertujuan membekali peserta dengan ilmu dan keterampilan intelijen, termasuk penanganan konflik sosial dan pelaksanaan pemilu yang kondusif.
JAKSA penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Ifanul Ahmad Irfandi lima bulan penjara dan denda Rp5 juta.
Kewenangan aparatur negara dan pengaruh dari kewenangan menjadi alasan kecurangan pemilu yang TSM.
Rangkaian pelanggaran Pemilu 2024 saat ini dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu sebagai kejahatan pemilu.
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved