Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NYARIS tak berfungsinya sejumlah bandara di Pulau Jawa disebabkan oleh perencanaan dan kajian yang kurang matang. Alih-alih membawa manfaat besar, infrastruktur tersebut justru seolah menjadi pembangunan sia-sia.
"Ini adalah lemahnya dari sisi perencanaan pada saat pengkajian. Sebuah program itu kan melalui pengkajian," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi, Sabtu (19/8).
Lantaran kadung terbangun, infrastruktur tanpa perencanaan matang itu mestinya dioptimalisasi agar membawa kemanfaatan. Namun kenyataannya itu tidak terjadi karena minimnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan daerah sekitarnya.
Baca juga: Bangun Infrastruktur Jangan Didasari Keinginan Pihak Tertentu
Bukannya mendukung pemanfaatan infrastruktur tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda malah tidak memprioritaskan sarana yang sudah terbangun.
"Karena kebijakan pemda setempat yang tidak mendukung keberadaan bandara itu. Harusnya pemda mendukung dan membuat kebijakan yang mengarah ke bandara itu. Itu sama seperti dengan Bandara Kertajati," terang Trubus.
Baca juga: Bandara Kertajati Siap Beroperasi Penuh Mulai 29 Oktober 2023
"Jadi kalau kepala daerahnya diam saja, ya tidak akan jalan. Artinya apa yang dibangun pemerintah itu ada lemah di dalam hal penegakan," sambungnya.
Karenanya, agar pembangunan infrastruktur tak berakhir sia-sia, imbuh Trubus, diperlukan partisipasi publik yang intens. Itu karena pembangunan ditujukan untuk melayani masyarakat sekitar dan mendorong perekonomian kawasan.
Tanpa pelibatan publik yang kuat, infrastruktur yang dibangun hanya akan menjadi pajangan semata.
"Publik itu diajak bicara. Harus citizen centric. Mengajak masyarakat di sekitar untuk bicara menyatakan pendapatnya. Kalau minim partisipasi publik, itu akan sulit," pungkas Trubus.
Diketahui setidaknya terdapat tiga bandara di Pulau Jawa yang nyaris tak berfungsi meski telah dibangun untuk melayani masyarakat. Ketiganya yakni Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya. (Mir/Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Kebakaran kembali terjadi tempat penampungan minyak mentah hasil pengeboran ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
BPBD Blora juga telah menurunkan petugas untuk terus memantau kondisi di dua kecamatan tersebut, terutama saat terjadi cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang.
Polisi akan mengundang tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat untuk mengklarifikasi secara terbuka bahwa RF tidak terbukti bersalah.
Lima santriwati Muhammadiyah Boarding School (MBS) Tahfidzul Quran Al Maa'uun Blora yang hanyut dan tenggelam di Sungai Lusi seluruhnya ditemukan meninggal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved