Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 mencapai Rp45,7 triliun.
"Untuk PSN Rp45,7 triliun terutama untuk double track kereta api, bendungan, irigasi dan jalan tol," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8).
Secara kumulatif, Bendahara Negara tersebut mengatakan anggaran untuk infrastruktur tahun 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dibandingkan outlook2023 yang tercatat Rp399,6 triliun.
Baca juga : Presiden Jokowi Anggarkan Infrastruktur Tahun 2024 Sebesar Rp422,7 Triliun
Dari total anggaran itu, secara rinci untuk Belanja K/L sebesar Rp213,7 triliun yang digunakan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (inpres) Jalan Daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), renovasi stadion, serta sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, Belanja Non K/L sebesar Rp20,3 triliun yang digunakan untuk infrastruktur daerah, daerah otonom baru (DOB), dan dukungan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga : 158 Proyek Strategis Nasional Rampung dan Beroperasi, Nilainya Rp1.102,7 Triliun
"Belanja Non K/L terutama untuk daerah otonomi baru, kita tahu bahwa Papua ada provinsi-provinsi baru, maka kita juga mengalokasikan untuk pembangunan sarana provinsi baru tersebut," ujar Sri Mulyani.
Kemudian, belanja Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp94,8 triliun yang dialokasikan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), fisik infrastruktur dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum.
Sedangkan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp93,9 triliun.
Adapun per 11 Juli 2023, sebanyak 158 PSN senilai Rp102,6 triliun. Dengan adanya perkembangan itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan 25 proyek agar dapat diselesaikan tahun ini.
Untuk tahun 2024, terdapat 31 proyek lagi untuk diselesaikan. Adapun pemerintah telah menetapkan terdapat 210 proyek dan 12 program PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.764 triliun.
Presiden Joko Widodo menargetkan keseluruhan proyek PSN agar dapat dirampungkan pada 2024, terutama dalam hal pembebasan lahan serta perizinan. (Ant/Z-4)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari produk domestik bruto (PDB), hingga 15 Maret lalu.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani, buka suara soal rencana program makan siang gratis oleh calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.
Kita berharap kampanye terselubung dapat dicegah manakala aparat negara yang mengelola bansos tidak mengondisikan pemberian bansos merupakan afirmasi kandidat tertentu terhadap pemilih.
Penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved