PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad KPR Massal serentak di seluruh Indonesia sekitar 10.000 unit rumah pada Selasa (8/8). Adapun akad KPR yang dilakukan meliputi KPR Bersubsidi, KPR Nonsubsidi, pembiayaan syariah dan KUR. 

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, akad masal ini merupakan komitmen Bank BTN dalam mendukung pemerintah merealisasikan Program Sejuta Rumah. Khususnya mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak.

“Kami ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” ujar Nixon di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Selasa (8/8).

Baca juga: Gandeng Summarecon Agung, BTN Tawarkan KPR Nonsubsidi dengan Bunga 2,99 Persen

Nixon mengatakan, akad massal KPR yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka menyemarakkan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023. 

Saat ini, lanjut Nixon, Bank BTN juga fokus mendukung upaya pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau transit oriented development (TOD). Dia mencontohkan seperti Akad KPR Massal yang dilakukan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa yang dekat dengan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Tenjo.

Baca juga: Gandeng BTN Syariah dan BP Tapera, 403 Umat Muhammadiyah Dapat Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Rumah

“Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan Konsep TOD, karena jarak dengan stasiun dekat sekali. Ini akan memudahan mobilisasi mereka yang bekerja di Ibu Kota Jakarta,” tegas Nixon.

Lebih lanjut Nixon menjelaskan, Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar Rp182.250 unit dengan nilai mencapai Rp26,77 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Nixon mengungkapkan, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera. 

Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kerjasama dengan BP Tapera akan mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan, sehingga diharapkan potensi pembiayaan rumah untuk sektor informal dengan skema saving plan akn menambah sekitar 5.000 unit setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp800 miliar hingga akhir tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut Nixon menambahkan, Bank BTN juga sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial. Realisasi KPR Subsidi pada periode tahun 2020 hingga Juli 2023 didominasi kaum milenial sekitar 90,94%.

Pada 2020 milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 92.448 unit atau senilai Rp13 triliun. Angka ini naik pada 2021 menjadi 96.700 unit senilai Rp13,728 triliun. Jumlah ini terus meningkat pada 2022 menjadi 123.133 unit atau senilai Rp18 triliun.

“Sampai dengan Juni  2023 angkanya telah mencapai 62.672 unit senilai Rp9,4 triliun.  Jadi kaum milenial sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di Bank BTN,” katanya.

Sementara itu Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada Bank BTN yang telah menginisiasi penyelenggaraan acara akad massal serentak sekitar 10.000 unit. Akad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023 dengan tema Melanjutkan Kolaborasi Mewujudkan Hunian Layak Berkelanjutan dan Terjangkau untuk Semua. 

"Tema ini juga tampaknya sejalan dengan tema akad massal yang dilaksanakan hari ini karena kolaborasi dan Sinergi merupakan kata kunci penting bagi akselerasi untuk pembangunan khususnya Perumahan Indonesia," ujar Irwan.

Iwan berharap Bank BTN bisa mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif dan kreatif khususnya bagi generasi milenial yang banyak bekerja di sektor informal. 

“Kementerian PUPR juga mendorong pengembang untuk  bersama-sama meningkatkan kualitas rumah untuk rakyat salah satunya dengan konsep green housing serta menciptakan ruang lingkungan hunian yang lebih asri,” tambahnya. 

Solusi Hunian Rakyat

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, saat ini ada sekitar 81 juta milenial yang belum memiliki rumah dan backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit. Dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN serta swasta merupakan solusi untuk cepat membangun perumahan yang sesuai dengan keinginan milenial.

"Tinggal strateginya. Tadi disampaikan kenapa dibangun di daerah sini, karena ada apa? Fasilitas kereta atau akses publik. Karena kita tidak mungkin suruh orang tinggal di rumah tapi transportasi publiknya enggak ada. Mau engga? Engga mau kan. Makanya tadi saya lihat, bahkan ada yang usia 20 tahun, udah beli rumah. Artinya apa? Mereka tau bahwa ini adalah kebutuhan yg sanggat penting. Mereka punya uang sedikit nabung lalu beli rumah. Dan katanya apa? Ini adalah investasi," katanya.

Erick berharap kepada generasi muda di era sosial media yang luar biasa ini, untuk tidak lupa membeli rumah sebagai kebutuhan yang mendasar. Jangan sampai lebih banyak melakukan kegiatan belanja dan gaya hidup yang akhirnya kebutuhan memiliki rumah malah jadi tidak terpenuhi, habis dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna.

"Tadi saya sampaikan, almarhum ayah saya Haji Muhamad Tohir itu merangkak. Ketika beliau membeli rumah pertama yang kecil, rumah ibu saya dan kaka saya. Beliau bilang, rumah itu ketika dibuka rumahnya bukan hanya rumah tapi harapan untuk hidup yang lebih maju lagi. Nah karena kita penting yang namanya keluarga yang baik tentu membangun rumah yang baik dan layak huni," tandas dia. (Z-10)