Pakar Prediksi Pengoperasian Kereta Cepat Bisa Molor Lebih Lama

PAKAR kebijakan publik Agus Pambagio meramalkan pengoperasian terbatas Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat molor lebih lama dari target yang ditentukan. Sederet masalah seperti belum terbitnya izin operasional kereta api cepat hingga kesiapan sarana dan prasarana ditengarai menjadi penyebab moda transportasi terbaru itu batal dikenalkan ke masyarakat atau soft launching pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Dari keterangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator proyek KCJB, memastikan pengoperasian kereta cepat relasi Jakarta-Bandung berlangsung pada September 2023.

"Saya memperkirakan pengoperasian KCJB bisa lewat dari September. Banyak hal yang mesti di cek dan dipastikan agar berjalan sesuai standar pengoperasian," ujar Agus saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (8/8).

Baca juga: Erick Akui Akses Stasiun Kereta Cepat Karawang Molor Dibangun

Ia mengatakan operator KCJB mesti mengikuti semua standar-standar teknis perencanaan kereta cepat dari Tiongkok. Mulai dari rangkaian kereta, persinyalan kereta, platform kereta hingga ke konstruksi bangunan seperti terowongan, jembatan, stasiun, dan lainnya.

"Kereta cepat ini kan sistemnya kompleks dan rigid. Tidak boleh ada yang meleset atau dilongkapi. Apakah operator sudah penuhi semua standar pengelolaan itu? Saya rasa sih mereka belum merampungkan itu semua," ucap Agus.

Baca juga: Kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Punya Efek Ganda 

Ia menegaskan aspek keselamatan baik sarana maupun prasarana menjadi penting yang harus dicermati oleh Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia dan KCIC agar pengoperasian KCJB dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"KCJB itu kan punya struktur layang atau elevated. Aspek keselamatan itu harus sesuai standar operasional prosedur. Fine adjustment atau proses tuning juga harus sesuai," tegasnya.

Masalah Akses

Dihubungi terpisah, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menerangkan perkara lainnya yang harus dibereskan oleh pemerintah adalah akses infrastruktur pendukung di stasiun KCJB. Seperti yang terjadi di Stasiun KCJB Karawang yang mana akses jalan belum rampung 100%.

Ia menuding ada masalah koordinasi antara operator dengan pemerintah daerah terkait lahan yang digunakan sebagai akses jalan.

Keterlibatan dinas perhubungan dan dinas bina marga daerah setempat pun dibutuhkan untuk memudahkan pembangunan akses jalan dari dan menuju Stasiun KCJB

"Dulu masalah koordinasinya dengan pemerintah kabupaten setempat bagaimana. Tidak mungkin ujug-ujug ada jalan nasional di dekat stasiun. Kan harus dibangun dulu. Ini butuh kerja sama banyak pihak, tidak bisa sendiri-sendiri," katanya.

(Z-9)