Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjabarkan beberapa kinerja belanja kementerian/lembaga yang besar, antara lain di Kementerian Pertahanan dan Polri.
Tercatat hingga semester I-2023, Kementerian Pertahanan sudah membelanjakan Rp58,8 triliun. Polri sudah membelanjakan Rp54,6 triliun.
"Ini adalah dua lembaga yang belanjanya besar," kata Isa pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Baca juga: Pengamat Sebut Eksekusi Anggaran Belanja Alutsista Harus Tepat Sasaran
Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat sudah membelanjakan Rp38,5 triliun. Kemudian, pada Kementerian Perhubungan pada kelompok infrastruktur sudah membelanjakan sebesar Rp12,6 triliun.
Sementara di di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek sudah membelanjakan Rp30,6 triliun, di Kementerian Sosial sudah membelanjakan sebesar Rp38,5 triliun.
Baca juga: Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Sementara itu, Kementerian Keuangan sudah membelanjakan Rp23,32 triliun, terutama untuk belanja biosolar dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," kata Isa. (Try/Z-7)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved