Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Penerimaan negara hingga semester I/2023 mencapai Rp970,2 triliun, atau 56,47% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Penerimaan negars jauh lebih cepat dalam mencapai targetnya dibandingkan belanja negara yang masih di bawah 40%," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Dari komposisi penerimaan pajak yang sebesar Rp97,2 triliun, pajak penghasilan (PPh) non-migas tercatat sebesar Rp565,01 triliun atau 64,67% dari total target tahun 2023, dan masih tumbuh 7,85%.
Baca juga: SAL APBN 2022 Rp478 Triliun, Jadi Bantalan Hadapi Pelemahan Ekonomi Global
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp356,7 triliun atau 48% dari target 2023, masih tumbuh 14,63%.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp7,5 triliun atau 18,7% dari target 2023, naik cukup tinggi 54% tapi karena angkanya kecil, maka kontribusi terhadap total pajak tidak sebesar seperti PPh dan PPN.
Baca juga: APBN Surplus Rp152 Triliun di Semester I-2023
Sementara itu penerimaan yang mengalami penurunan sesuai dengan harga komoditas minyak adalah PPh Migas yaitu Rp40,93 triliun atau 66,6% dari target 2023, turun 3,86%.
Kinerja penerimaan pajak semester I-2023 masih terjaga tumbuh tumbuh positif 9,9%, tetapi tingkat pertumbuhannya terus mengalami normalisasi atau penurunan. Ini berbeda dari awal tahun yang masih tumbuh di 48,7% di Januari 2023.
Dari sisi komposisinya, sebagian yang mengalami penurunan adalah dari sisi pertumbuhan, karena tahun lalu memang ada beberapa fenomena yang terjadi sekali, seperti terjadinya pengungkapan secara sukarela atau tax amnesty bagian II, dan harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi.
"Harga minyak mengalami penurunan, dan berbagai kegiatan impor yang mengalami kontraksi," kata Sri Mulyani. (Z-10)
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved