Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai usulan defisit anggaran di kisaran 2,16% hingga 2,64% dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun untuk tahun depan cukup moderat. Itu karena perekonomian Indonesia dan dunia memiliki prospek pemulihan ekonomi yang relatif lebih kuat.
"Angka tersebut cukup moderat dengan prospek pemulihan ekonomi yang akan terjadi pada tahun depan," ujar dia saat dihubungi, Selasa (30/5).
Berakhirnya proses politik melalui pemilihan umum (pemilu) yang lebih awal pada tahun 2023 dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia dalam meningkatkan ketidakpastian terhadap kondisi makroekonomi domestik.
Baca juga: Defisit Anggaran 2024 Diusulkan Rp610 Triliun
Angka usulan defisit tahun depan diketahui lebih rendah dari proyeksi defisit anggaran tahun ini yang sebesar 2,84% dari PDB. Reyhan menilai, itu merupakan langkah positif yang disusun pemerintah berkaitan dengan pengelolaan utang ke depan.
Terutama pascapenanganan pandemi covid-19 yang membuat utang negara meningkat cukup signifikan. Reyhan berpandangan, pada masa akhir periode pemerintahan saat ini, pengelolaan anggaran perlu menjadi perhatian utama sehingga tidak memberikan peninggalan (legacy) yang terlalu berat bagi pemerintahan selanjutnya.
Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani Soal APBN yang Selalu Defisit
"Oleh karena itu, upaya penyusutan ini merupakan langkah strategis untuk bisa memberikan peninggalan yang positif untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia pada masa mendatang," tutur dia.
Kendati demikian, ketidakpastian di level global masih akan terus berlanjut apalagi dengan tambahan momentum politik yakni pemilu di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Ukraina.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih pruden, kata Reyhan, pemerintah dapat mengambil momentum untuk meyakinkan investor bahwa ekonomi Indonesia terus menuju posisi yang lebih baik dan reformasi tersebut akan berlanjut pada masa yang akan datang. (Mir/Z-7)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari produk domestik bruto (PDB), hingga 15 Maret lalu.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani, buka suara soal rencana program makan siang gratis oleh calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menyasar tujuh sektor sebagai prioritas belanja di 2024.
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, di tengah tantangan global itu, Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilai terlampau besar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved