Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DUNIA usaha tak ambil pusing ihwal isu gagal bayar Amerika Serikat. Sebab, itu dinilai sebagai drama dua partai di Negeri Paman Sam yang akhirnya ceritanya telah diketahui. Dus, tak ada kekhawatiran berlebih dari hal tersebut.
Demikian benang merah pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani kepada Media Indonesia, Sabtu (27/5).
"Itu drama seperti itu setiap tahun, kita bosan juga melihatnya. Mereka (Republik dan Demokrat) saling sandera dan ujung-ujungnya konsensus," ujarnya.
Baca juga: Partai Republik Melambatkan Pembicaraan Krisis Utang Amerika Serikat
Hariyadi menilai, parlemen AS yang saat ini diketuai oleh pihak Republik juga tak menginginkan negaranya kolaps. Gagal bayar Negeri Paman Sam pasti akan dicegah melalui kesepakatan Gedung Putih dan parlemen.
Karena itu, dunia usaha tak begitu mengkhawatirkan persoalan tersebut. Pada akhirnya, kata Hariyadi, penaikan plafon utang akan disetujui dan ancaman jatuhnya perekonomian AS bakal terpendam.
Baca juga: Kadin: Jika AS Gagal Bayar, Dunia bakal Alami Guncangan Ekonomi
Terlebih dolar AS saat ini serupa dengan komoditas yang diperdagangkan di dunia. Banyak negara yang menggunakan bertransaksi menggunakan dolar AS meski tak melibatkan Negeri Paman Sam. Itu, menurut Hariyadi, yang membuat ekonomi AS bakal tetap kuat.
"Tren sekarang ini kan banyak negara mau meninggalkan dolar, tapi selama banyak negara di dunia ini menggunakan dolar AS sebagai alat tukar atau transaksi, mereka akan tetap survive," jelas Hariyadi.
"Secara teori ini pun sebenarnya sudah tidak masuk akal karena porsi utang mereka terhadap PDB itu sudah jauh lebih besar," lanjutnya.
Hariyadi meyakini dan menegaskan isu gagal bayar AS tak akan berdampak signifikan. Menurutnya itu hanya isu tahunan yang berulang dan selalu berakhir dengan kondisi yang baik.
"Jadi kami tidak ada kekhawatiran mengenai hal itu. Ini kan heboh karena isunya dimainkan oleh trading pasar valas dan pasar modal, hanya spekulasi," pungkas Hariyadi. (Mir/Z-7)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Pada awal perdagangan Rabu (31/7) pagi, rupiah tergelincir 17 poin atau 0,10% menjadi Rp16.317 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.300 per dolar AS.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (30/7) ditutup merosot menjelang pengumuman hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (29/7) ditutup menguat seiring pasar memperkirakan inflasi domestik Juli 2024 melandai.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (26/7) ditutup melemah setelah rilis data klaim pengangguran awal mingguan Amerika Serikat (AS) lebih rendah dari perkiraan.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (25/7) ditutup merosot di tengah sentimen risk off di pasar karena meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi AS.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bakal menaikkan pencairan dana layanan peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp10 miliar.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aturan terkait perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) diperketat.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Perusahaan fintech sejatinya dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk atas pemenuhan kewajiban pihak lain. Fintech juga dilarang menjadi pemberi atau penerima pinjaman.
PENELITI ekonomi dari Indef Nailul Huda mengatakan dalam kasus fintech P2P lending akhir-akhir ini, dia melihat ada dua hal yang menyebabkan kasus gagal bayar terjadi,
Dari 50 perusahaan developer swasta terbesar di Tiongkok berdasarkan penerbitan obligasi dollar, 34 perusahaan diantaranya telah mengalami tunggakan utang luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved