Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGEMBANG apartemen Antasari Place, PT Prospek Duta Sukses (PDS), anak usaha PT Indonesian Paradise Property (INPP) terus melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga hubungan baik dengan para pembeli dan calon penghuninya.
Salah satunya dengan menggelar acara ramah tamah bersama konsumen, sekaligus memberikan penjelasan mengenai perjanjian homologasi yang telah disahkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, dengan mengundang pakar hukum yang juga eks Hakim Agung Gayus Lumbuun.
Terkait perjanjian homologasi sesuai putusan pengadilan No. 140/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2021 telah mengatur hak dan kewajiban pengembang dalam hal ini PDS dan tentunya berlaku juga untuk konsumen. Gayus mengatakan, PDS baru dimiliki oleh pemegang saham baru sebagai entitas bisnis yang bisa dilihat rekam jejak dan prestasinya dari proyek-proyek sebelumnya yang dimiliki INPP.
Baca juga : Golden Gemilang @Bekasi Tawarkan 264 Unit Rumah Sehat
Terlebih PDS baru juga telah menyelesaikan proses hukum dan menempuh jalan panjang dengan banyak pemeriksaan, untuk memastikan perusahaan bisa menjalankan seluruh amanat homologasi yang ditetapkan.
“Dengan telah terbitnya perjanjian homologasi ini maka semua pihak, dalam hal ini perusahaan pengembang maupun konsumen, tidak bisa menggoyahkan hasil keputusan yang telah ditetapkan. Semua pihak harus patuh kecuali dalam hal ada yang wanprestasi nanti pihak lain bisa menuntut dengan aturan yang juga telah ditetapkan di perjanjian homologasinya,” jelasnya.
Baca juga : Indeks Harga Properti Naik 7,1% secara Tahunan
Homologasi merupakan produk peradilan yang tidak mudah untuk dibatalkan. Semua pihak harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan istilah pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (agreements must be kept), artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya.
Di dalam perjanjian homologasi pengembang wajib menjalankan kewajibannya yaitu membangun proyek sesuai dengan spesifikasi maupun waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran unit yang telah dipesan atau melanjutkan cicilan sesuai Perjanjian.
Saat progres proyek terus berjalan dan nanti menjelang selesai (topping off), pengembang memiliki hak secara hukum untuk menerapkan ketentuan yang tegas terkait konsumen yang tidak juga melanjutkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
Gayus mengatakan, setiap pihak khususnya konsumen dapat menyampaikan kritik terhadap perusahaan dalam masa proses pembangunan proyek, namun kritik maupun sanggahan yang disampaikan harus sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak memuat fakta palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi konsumen lain yang sudah taat melakukan pembayaran.
“Konsumen juga harus memahami fakta ini yang semuanya diatur dalam perjanjian homologasi. Saat nanti PDS selaku pengembang telah berupaya melakukan seluruh proses pembangunan sesuai timeline yang ditentukan dan pada saatnya konsumen tidak bersedia menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bahkan tetap meminta pengembalian uang, maka hal ini bisa menyebabkan tuntutan baru di pengadilan. Konsumen akan dianggap tidak patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana telah diatur perundangan yang berlaku,” imbuhnya.
Direktur Utama PDS A. H. Bimo Suryono mengatakan, untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen, PDS selaku pengembang sangat aktif menginformasikan perkembangan pembangunan proyek termasuk konfirmasi berbagai isu dan lebih khusus lagi informasi terkait progres pekerjaan proyek yang sangat baik.
“Dengan acara seperti ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menyampaikan kepada masyarakat luas khususnya pembeli unit apartemen, komitmen kami sebagai pengembang terkait penyelesaian proyek Antasari Place yang sejauh ini on the track dan sesuai jadwal. Hal tersebut tentunya bisa dilihat sebagai komitmen yang kuat dari kami selaku PDS baru di bawah nama besar INPP yang selama ini selalu bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik atau nol persen wanprestasi,” kata Bimo.
Sementara itu, Senior Project Manager Antasari Place, Adhi Irianto, memberikan paparan perkembangan pembangunan yang telah mencapai lantai 26 pada 13 Maret 2023 lalu (Saat ini telah mencapai lantai 33).
Antasari Place bukan hanya membangun proyek apartemen tapi juga mixed use dengan beberapa fasilitas pendukung. Diantaranya, fasilitas retail yang akan dikelola langsung oleh PT Pop Properti Indonesia (Cornerstone), dan merupakan salah satu entitas anak INPP.
Chief Financial Officer (CFO) Diana Solaiman mengatakan, fasilitas retail dengan sebutan “The Alley at Antasari Place” merupakan retail area diantara kedua tower untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat urban, khususnya di area CBD Jakarta Selatan.
"The Alley ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penghuni apartemen Antasari Place dalam aktifitas sehari-hari. Dengan lokasi yang strategis, Antasari Place merupakan meeting point maupun hangout spot yang menyenangkan," jelasnya.
Perkembangan retail juga didukung dengan adanya aplikasi “Mall To Go” dari Cornerstone yang akan mempermudah penghuni untuk mendapatkan kebutuhan berbelanja. Berbagai tenant premium telah memberikan konfirmasi untuk mengisi “The Alley at Antasari Place”. (RO/Z-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kebenaran soal Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang disebut meminta bawahannya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).
KY menetapkan 9 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) untuk diusulkan ke DPR RI.
KPKĀ masih ngotot meminta penggantian hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh
KOMISI Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah. Sejumlah pihak terkait telah diperiksa.
KPK belum mendapatkan jadwal persidangan lanjutan Hakim Agung Gazalba Saleh. Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan membatalkan putusan sela yang membebaskan Gazalba.
KOMISI Yudisial (KY) telah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim terhadap majelis hakim kasus putusan sela perkara dugaan gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh.
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
Pada semester I 2023 pencari properti usia 25 sampai 34 tahun atau yang termasuk dalam generasi Milenial meningkat 78,5%.
Industri apartemen di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada tahun 2024, terutama di kawasan segi tiga emas Jakarta.
POLISI berhasil mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam praktik judi online yang dilakukan di salah satu unit apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
POLISI membongkar markas judi online yang berlokasi di salah satu unit di apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak tujuh orang pelaku yang diduga terlibat diamankan.
SEKTOR perkantoran di Jakarta dinilai cukup menggembirakan karena tidak ada pasokan baru pada tahun ini. Maklum, masih banyak kantor yang kosong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved