Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bakal menyelesaikan 90% investasi mangkrak hingga tahun depan.
Di 2019, pihaknya menemukan ada invetasi mngkrak sebesar Rp708 triliun. Hingga Oktober 2022, Bahlil telah merealisasikan Rp600 triliun atau 80% dari investasi mangkrak tersebut.
"Sampai akhir tahun ini sekitar 87% bisa terealisasi. Saya targetkan di 2024 itu 90% selesai, kalau 100% punya Tuhan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/5).
Baca juga: Kebijakan Investasi Indonesia Mengarah ke Industri Hijau
Ia menjelaskan sebagian besar permasalahan investasi mangkrak yang masih belum dibereskan disebabkan kondisi pandemi covid-19 sejak 2020 dan pembebasan lahan tanah dari warga yang memakan waktu tidak cepat.
"Memang masalahnya soal covid-19, lalu pembebasan tanah yang belum selesai karena itu terkait warga. Kalau tanah di hutan bisa kita selesaikan, tapi tanah warga tidak bisa serampangan kita lakukan," jelasnya
Baca juga: Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,07%, Didorong IKN dan Pemilu 2024
Bahlil mencontohkan proyek investasi mangkrak yang tengah diselesaikan pihaknya ialah pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon, Banten, dengan menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Proyek dengan nilai investasi US$4 miliar atau sekitar Rp60 triliun (kurs Rp14.817) itu ditargetkan rampung pada akhir 2025.
"Lotte coba kalian ke Cilegon, itu progresnya sudah 60%. Pabrik petrokimia terbesar di Indonesia itu dulu mangkrak enam tahun, sekarang sudah hampir selesai," urainya.
Sebelumnya, diberitakan Media Indonesia pada Januari 2022, proyek pabrik petrokimia di Cilegon itu sempat dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Desember 2018. Namun, karena terkendala lahan dan dihadapkan dengan kondisi pandemi, proyek itu mandek dijalankan. Sehingga, pada tahun lalu baru mulai dijalankan kembali.
Pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi ethylene sejumlah satu juta ton per tahun, propylene sebanyak 520 ribu ton per tahun dan bisa hasilkan 250 ribu ton polypropylene per tahun.
(Z-9)
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan
Kementerian Investasi jarang sekali melibatkan pemerintah daerah terkait pengambilan keputusan dalam pelaksanaan investasi di daerah.
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
Kementerian Investasi/BKPM menyelenggarakan kegiatan Forum Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism Investment Forum (STIF) 2024 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan Indonesia siap mencatat sejarah baru dalam industri otomotif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2023. Kemenkeu tertinggi, skor Kementerian Investasi tidak dipublikasi
Presiden memilih tidak menanggapi isu yang entah darimana asal muasalnya.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
MENTERI ESDM Arifin Tasrif dikabarkan akan lengser dari kursi jabatannya. Arifin akan digantikan Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Bahlil Lahadalia dikabarkan akan digeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved