Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SUKARELAWAN Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) mengumumkan akan menggelar Musyawarah Akbar Buruh Indonesia di Tennis Indoor Senayan pada 28 Mei mendatang.
Selain untuk membicarakan masalah hubungan industrial dalam Musyawarah Akbar Buruh Indonesia juga akan ada dua agenda utama, yaitu pertama, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Buruh Indonesia. Kedua, pencanangan pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial (Komnas HI).
"Jadi, agenda utama Musyawarah Akbar Buruh Indonesia adalah penetapan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Buruh Indonesia dan Pencanangan Pembentukan Komisi Nasional Hubungan Industrial atau Komnas HI," terang Ketua Umum DPP GBB Lukman Hakim.
Baca juga : SDG Gelar Pelatihan Pengelolaan Air Bersih di Pondok Pesantren Mempawah
Dengan adanya musyawarah akbar yang akan digelar nanti, Lukman berharap tercipta keharmonisan hubungan industrial.
"Harapannya, jangkauan kami lebih luas dalam mendapat dukungan suara untuk Pak Ganjar. Kemudian, terciptanya keharmonisan hubungan industrial," ungkapnya di Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/4).
Baca juga : SDG Sumbang Bahan Bangunan dan Memotivasi Santri di Ponpes Flores Timur
Dalam Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI), Serikat Pekerja Nasional (SPN) DPD Jawa Barat, SPN DPC Bandung, dan Cimahi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo Presiden 2024 dengan membacakan dan menandatangani surat dukungan.
Kemudian, Lukman menegaskan FMHI ini menjadi cikal bakal Komisi Nasional Hubungan Industrial yang akan digagas oleh GBB.
"Yang jelas, forum ini menjadi satu rangkaian embrio untuk membuat satu lembaga ke depan, yaitu Komisi Nasional Hubungan Industrial yang sekarang kami rintis dari grassroot. Di mana entitas hubungan industrial mulai perusahaan, manajemen, HRD, dan Serikat pekerja, buruh, dan APINDO. Kami berkolaborasi. Nantinya di saat yang tepat ketika Pak Ganjar menjadi presiden, kami akan membuat komisi ini," ujarnya.
Wakil Ketua Nakerjamsos APINDO Jabar Komarudin menyambut positif forum yang akan menggagas komisi tersebut. Menurut dia, ini sebagai ide yang bagus untuk memperbaiki hubungan industrial di Indonesia.
"Ini ide bagus untuk dibentuk komisi Nasional Hubungan industrial ke depan bisa diharapkan sebagai satu kelompok bisa memperbaiki hubungan industrial kita," ucapnya.
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri DPP Serikat Pekerja Nasional Puji Santoso juga berharap gagasan tersebut bisa membawa hubungan industrial di Indonesia lebih baik.
"Harapannya, dengan konsepsi ini menjadi salah satu embrio lahirnya Komisi Nasional Hubungan Industrial yang akan kami dorong bersama GBB. Semoga bisa membawa hubungan industrial yang lebih baik di Indonesia," ujarnya.
Diketahui, forum musyawarah ini membahas dan menjembatani hubungan industrial antara kepentingan buruh serta perusahaan untuk mencapai titik temu kesejahteraan bersama.
Forum tersebut juga dihadiri sekitar 100 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Jawa Barat. Dengan pembicara Ketua Umum GBB Lukman Hakim, Pengurus DPP SPN Puji Santoso, Wakil Ketua Nakerjamsos APINDO Jabar Komarudin, Forum HRD Jawa Barat Chandra, dan Akademisi Jabar Wawan Kurniawan.
Lukman menyatakan pihaknya mengadakan forum ini untuk membahas masalah ketenagakerjaan dan menemukan solusinya. Menurut dia, forum tersebut sekaligus dijadikan deklarasi untuk pemenangan Ganjar Pranowo.
"Kami mengadakan Forum Musyawarah Hubungan Industrial. Kami mengundang 100 peserta di Jawa Barat dan sekitarnya untuk membahas problem-problem ketenagakerjaan dan solusinya. Kami sekaligus mengonsolidasikan GBB di Jawa Barat untuk pemenangan Ganjar Pranowo," ujar Lukman
Sementara itu, Puji Santoso menjelaskan forum musyawarah ini membedah secara detail permasalahan-permasalahan dalam hubungan industrial di Indonesia antara pekerja/buruh dan perusahaan. Misalnya, persoalan K3, pengupahan, sistem kerja. Puji juga mengapresiasi langkah GBB yang menginisiatori FMHI yang juga dihadiri perwakilan APINDO dan akademisi.
"Ini bagian dari upaya-upaya untuk membedah persoalan-persoalan hubungan industrial yang saat ini terjadi di Indonesia. Kami apresiasi GBB yang membuat ruang ini. Karena kami membutuhkan ruang seperti ini. Ada APINDO dan akademisi sehingga menjadi komprehensif," ujarnya.
Puji juga berharap lahirnya gagasan dan konsep hubungan industrial yang nantinya bisa menyejahterakan kaum pekerja/buruh.
"Harapannya mulai muncul gagasan dan konsep hubungan industrial yang sesuai dengan diharapkan," ungkapnya.
Kemudian, Komarudin mengatakan pihaknya akan menyampaikan persoalan-persoalan yang dialami buruh lewat forum tersebut ke dewan pimpinan APINDO
"Apa yang terjadi hari ini akan kami sampaikan ke dewan pimpinan APINDO untuk dijadikan bahan kajian," katanya. (RO/Z-5)
Mereka menggambarkan perlakuan terhadap anak-anak yang mengalami cedera yang dilakukan dengan sengaja, ditembak di bagian dada dan kepala secara sengaja
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Dapur-dapur itu didirikan untuk menyediakan konsumsi kepada saksi Amin, baik yang bertugas di dalam maupun luar TPS.
Untuk bisa berubah, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) harus menang dalam Pilpres 2024.
Hajatan Rakyat menjadi rekonsiliasi dari berbagai kalangan, bahkan yang dahulu pernah berseteru.
ia mendorong rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar bisa disetujui DPR.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepolisian dan Dinas kesehatan Pati mengusut kasus keracunan terhadap ratusan buruh pabrik garmen.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online.
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
POLDA Metro Jaya menangkap tiga tersangka diduga akan mengedarkan uang palsu di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Duit bohongan itu berwujudkan pecahan Rp100 ribu.
Penolakan tersebut merupakan hasil dari Forum Group Dicusion (FGD) yang disepakati SP KEP SPSI dari seluruh Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved