Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program pembayaran penerimaan negara bukan pajak elektronik (e-PNBP) melalui microsite Bank Mandiri untuk layanan informasi pertanahan.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembaharuan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berharap e-PNBP dapat memudahkan pengguna layanan dalam melakukan pembayaran secara langsung di website.
"Transformasi digital ini saya harap akan menyederhanakan proses operasional yang sudah ada jadi lebih efektif,” tutur Hadi dalam pembaharuan PKS berupa launching pembayaran microsite e-PNBP Bank Mandiri untuk layanan informasi pertanahan, di Jakarta, Senin (20/3).
Ia mengatakan program e-PNBP itu amat relevan dengan fokus Kementerian ATR/BPN. Fokus dimaksud ialah transformasi digital dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Pada 2021 nilai SPBE di ATR/BPN sebesar 3,05 (predikat baik), lalu meningkat menjadi 3,55 (predikat sangat baik) pada 2022 berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Baca juga: Pengecekan Sertifikat Tanah Full Elektronik Mulai Tahun Ini
Untuk diketahui, Kementerian ATR/BPN memiliki program strategis nasional (PSN) yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional yakni program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Sejak PTSL dilaksanakan pada 2017-2022, terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp5.219 triliun. Peningkatan terdiri dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp107,4 triliun, pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp45,4 triliun, PNBP sebesar Rp12,5 triliun, serta hak tanggungan (HT) sebesar Rp5.053,6 triliun.
"Melalui kerja sama ini, diharapkan bisa semakin mengoptimalkan PNBP untuk peningkatan perekonomian nasional,” ungkap Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap dengan terciptanya berbagai inovasi dapat memberikan kemudahan pelayanan pertanahan baik bagi masyarakat maupun para investor.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menyampaikan investasi adalah kunci.
"Saya berharap kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus dijaga dengan baik dan ditingkatkan ke depannya,” ujar Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Menteri ATR Pastikan tidak Ada Pungli dalam Program PTSL
Pada kesempatan sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengatakan, peluncuran e-PNBP melalui microsite Bank Mandiri ini bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan PNBP.
“Bank Mandiri sudah mengembangkan berbagai inovasi salah satunya untuk memudahkan pembayaran PNBP. Sistem ini mengintegrasikan sistem Bank Mandiri dengan Kementerian ATR/BPN yang dapat memudahkan pengguna layanan dalam membayar secara langsung lewat website,” terangnya.
Ia pun sepakat dengan Menteri ATR/Kepala BPN yang menyatakan bahwa transformasi digital dilakukan demi kemudahan layanan bagi masyarakat. “Transformasi digital ini akan menyederhanakan proses operasional yang sudah ada jadi lebih efektif. Tujuannya meningkatkan produktivitas layanan."
"Konsep yang digunakan microsite lebih ringan, ke depan bisa diintegrasikan ke Kopra (layanan digital Mandiri). Ketika sudah diintegrasikan, semua pengguna cukup melalui satu platform Kopra. Sistem monitoring-nya pun lebih mudah,” ungkap Darmawan Junaidi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta jajaran Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (RO/S-2)
Musim kemarau yang panas tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada perangkat elektronik, terutama ponsel.
Mengurangi produk usang rumah tangga menjadi salah satu perhatian utama para ahli lingkungan
Pasar rokok elektrik atau vaping terus berkembang, Inovasi dan keberlanjutan produk vaping jadi salah satu kunci untuk bersaing di market Tanah Air.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
Polda Kalteng berhasil menangkap tiga pelaku tindak pidana pencurian alat elektronik sekolah. Namun ada satu lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
PENGAMAT siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut negara lain juga menjadi korban serangan ransomware, namun tak separah Indonesia.
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved