Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2023-2028, pada Senin (20/03).
Hasil seleksi menyepakati Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur BI Periode 2023-2028. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur BI ke depan.
“Situasi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi. Bahkan ke depan tantangan kian berat. Mulai dari perlambatan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi, tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat, hingga tekanan arus modal keluar," jelas Puteri.
Baca juga: Legislator Setuju Pengangkatan Kembali Perry Sebagai Gubernur BI
"Sebagai nahkoda otoritas moneter, Ini yang jadi tugas bagi Gubernur BI untuk mitigasi dampak rambatan gejolak tersebut guna menjaga ketahanan perekonomian domestik,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3/2023).
Perry Warjiyo, Kandidat Tunggal Gubernur BI Periode 2023-2028
Sebagai informasi, saat ini Perry Warjiyo masih menjabat sebagai Gubernur BI dan akan berakhir pada Mei 2023. Perry pun ditunjuk sebagai kandidat tunggal oleh Presiden RI Joko Widodo untuk kembali mengikuti fit and proper test calon Gubernur BI Periode 2023-2028 yang dilakukan di Komisi XI DPR RI.
“BI perlu terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Karena selama ini, bauran kebijakan BI juga sangat membantu ekonomi kita cepat pulih setelah melewati titik kritis akibat krisis pandemi.
Baca juga: BI Belum Ada Rencana Ubah Tarif BI Fast
Terlebih, peran BI juga semakin diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Puteri.
Lebih lanjut, politikus dari Fraksi Golkar ini mendorong komitmen BI untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong pemerintah sebagai upaya untuk menjadi negara maju.
“Saya kira peran konkret BI untuk mendukung hilirisasi ini sangat diperlukan untuk membangun industri yang bernilai tambah tinggi," katanya.
"Dimana, hilirisasi tidak hanya berhenti di nikel, namun juga pada komoditas lain seperti bijih timah, tembaga, bauksit. Tak terkecuali ke sektor pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk ciptakan lapangan kerja,” lanjut Puteri.
Literasi Digital Harus Dipersiapkan BI
Selanjutnya, Puteri juga menyoroti terkait rencana pengembangan rupiah digital dalam proyek garuda yang dikembangkan BI.
“Harus dipastikan proyek ini nantinya memperhatikan betul kesiapan masyarakat. Karena di daerah pemilihan saya, masih banyak masyarakat yang belum melek digital. Artinya, faktor literasi digital ini juga harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Baca juga: Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Angka 5,75%
Menutup keterangannya, politikus Partai Golkar ini berpesan supaya Gubernur BI terpilih terus menghasilkan inovasi dan terobosan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan.
“Selamat kepada Pak Perry. Sebagai seorang pemimpin harus terus membawa perubahan secara menyeluruh di tubuh BI, seperti transformasi pada sumber daya manusia, budaya kerja, teknologi, dan kelembagaan. Sehingga, BI bisa semakin profesional, kredibel, dan akuntabel,” tutup Puteri. (RO/S-4)
TERPILIHNYA Destry Damayanti sebagai Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia diharapkan membuat kinerja bank sentral tetap optimal. BI memiliki mandat baru mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah perlu memperhatikan dampak penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 terhadap masyarakat golongan bawah.
Rasio perpajakan saat ini masih rendah, baru 10,21% pada 2023, bahkan turun jika dibandingkan dengan di 2022 yang mencapai 10,39%.
BI memandang digitalisasi bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Apalagi para capres rata-rata memasang target pertumbuhan 6% hingga 7%.
Pada 2024 ketidakpastian masih tinggi dengan lima karakteristik
Untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5% sampai 3,5% pada 2024 dan 2025, suku bunga BI Rate akan kami pertahankan.
Bank Indonesia bakal meluncurkan fitur baru dalam kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Fitur tersebut ialah online payment virtual card tokenization sebagai pengembangan teranyar.
Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran kode QR tumbuh signifikan yakni mencapai 226,54% secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25%.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan nilai tukar rupiah akan segera menguat. Hal terlihat dari kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved