Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kementerian atau pemerintah untuk mengusulkan perubahan peraturan dan menyusun produk hukum, terutama mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta pengelolaan investasi.
BPK meminta direksi mengusulkan kepada kementerian atau pemerintah agar Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 ditambah dengan JKP.
"Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini tidak diatur di peraturanpemerintah (PP). PP hanya mengatur program Jaminan Kematian (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," ungkap Anggota III BPK Achsanul Qosasi dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Achsanul Qosasi saat menyerahkan dua hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDTT pada BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Nusa Dua, Bali.
Dua pemeriksaan itu adalah PDTT atas pengelolaan program JKP dan PDTT atas pengelolaan investasi dan kepesertaan tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I 2022.
Mengenai pengelolaan investasi, BPK merekomendasikan Direksi BPJS Ketenagakerjaan memperbaiki peraturan direktur tentang pedoman pengelolaan investasi, khususnya terkait pengelolaan investasi saham.
"Pedoman tersebut diharapkan mengatur secara lebih rinci dan jelas mengutamakan prinsip kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai, serta tidak memberikan kewenangan kepada Direktur Pengembangan Investasi untuk melanggar ketentuan yang sudah dibuat dalam pedoman investasi," kata Qosasi
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, disimpulkan bahwa pengelolaan program JKP serta pengelolaan investasi dan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Atas capaian tersebut, Qosasi mengapresiasi Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta jajarannya.
Namun, BPJS Ketenagakerjaan disebut harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sebab, pemeriksaan yang
dilakukan BPK adalah mandat Undang-Undang (UU) dan hasil pemeriksaan ditujukan untuk transparansi kepada rakyat.
"BPK adalah lembaga untuk meyakinkan kepada rakyat, bahwa apa yang dimandatkan oleh rakyat kepada BPJS Ketenagakerjaan telah dijalankan dengan benar," ucap dia. (Ant/E-1)
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
Peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk mengakomodasi dan membantu masyarakat menjalankan pengawasan ruang digital.
Berikut adalah panduan etika yang perlu diperhatikan saat berkunjung dan berkegiatan di area perpustakaan.
Pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan memudahkan diaspora Indonesia kembali ke tanah air.
Starlink menyatakan telah mengikuti prosedur yang sama seperti yang dilakukan perusahaan lain untuk mendapatkan izin sebagai perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia.
Kontroversi aturan berpakaian di pesawat menjadi sorotan di Amerika setelah seorang penumpang menyewa pengacara karena dianggap tidak mematuhi kebijakan pakaian di Delta Air lines.
Para pekerja migran Indonesia adalah orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sehingga tidak perlu diarahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved