Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa pihaknya akan membiayai pembangunan pabrik minyak makan merah. Namun, saat ini BPDPKS masih menunggu regulasi untuk penyaluran dananya.
"Saya sudah berjumpa dengan Pak Menteri Koperasi. Jadi prinsipnya BPDPKS ditugaskan mendanai pembangunan pabrik minyak makan merah. Saat ini sedang disiapkan regulasinya," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (2/3).
Baca juga: Pilot Project Pabrik Minyak Makan Merah Belum Juga Rampung
Lebih lanjut, Eddy menambahkan bahwa pembangunan pabrik minyak makan merah akan dilakukan di Sumatera Utara. Untuk piloting, akan dibangun 3 pabrik minyak makan merah.
"Tadi Pak Teten mengatakan piloting kan sudah ada 3. Nanti regulasinya diatur Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, tapi kalau ini akan ditambah ke daerah lain akan diatur melalui Peraturan Presiden. Lagi disiapkan," kata Eddy.
Terkait berapa anggaran yang disiapkan, dia mengatakan masih belum diputuskan karena menunggu regulasi yang ada. Namun, dia memastikan bahwa piloting pabrik minyak makan merah akan dibiayai oleh BPDPKS.
"Anggaran masih belum diputuskan sampai sekarang, kita masih tunggu regulasinya. Ini untuk pembangunan pabriknya termasuk piloting tadi. Ada 3 di Sumatera Utada. Nanti itu kan dibangun oleh PTPN III dalam hal ini PPKS. Nanti itu dikelola koperasi dan pendanaan pembangunan pabriknya oleh BPDPKS. Masih dalam tahapan," tandasnya. (OL-17)
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
Dengan dibentuknya badan kakao dan kelapa yang dicangkokan ke BPDPKS, Syaiful menilai hal tersebut akan mengganggu program strategis nasional kelapa sawit ke depannya.
PEMERINTAH memutuskan untuk menambah divisi pengelolaan dana kakao dan kelapa di dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) yang telah berjalan hingga tahun ini memberikan mandat bagi pemerintah untuk melakukan serangkaian upaya perbaikan tata kelola.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) gelar pelatihan panen dan pascapanen
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya peran kelapa sawit bagi kehidupan manusia.
PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra), menandatangani kontrak kerja sama dengan PT AGPA Refinery Complex (ARC) membangun fasilitas penyulingan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
KOMISARIS Utama Holding Perkebunan Nusantara Zulkifli Zaini memberikan apresiasi kepada manajemen PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) pada closing meeting
Pada 2022, areal Sertifikasi RSPO Indonesia tumbuh sebesar 4%, dan terus naik 6% lagi sejak Januari hingga September 2023.
DIREKTUR Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman memastikan bakal membayar utang terkait rafaksi minyak goreng kepada produsen.
Wadah ini merupakan satu satunya inisiatif yang dibentuk oleh dan untuk petani kecil di Indonesia untuk mendukung konservasi hutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved