Pemerintah Diminta Tidak Berikan Konsesi ZEE ke Vietnam

PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyoroti diplomasi maritim antara Indonesia dengan Vietnam berkaitan dengan batas laut serta penetapan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berlangsung sejak 21 Mei 2010, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. 

Menurutnya, ada potensi pemberian konsesi. Vietnam sudah tidak memakai posisi dasar single boundary line. Karena itu, tim diplomasi Indonesia mempertimbangkan dari sisi positif untuk memberikan lagi tambahan konsesi kepada Vietnam.

"Saya sebagai pengamat maritim berharap pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh tim teknis perundingan untuk tidak menerima usulan Vietnam. Karena bila menerima usulan dari Vietnam maka dalam penilaian saya justru kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan memberikan konsesi sesuai keinginan Vietnam maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari SDA maritim yang ada di wilayah tersebut dan kehilangan ini akan berlangsung selamanya," ungkap Hakeng dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/12).

Hakeng menduga Vietnam dan Tiongkok tidak menghormati hak berdaulat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea). Ia juga menerangkan wilayah yang dipersoalkan adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Selatan. Wilayah itu merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia.

Hakeng menerangkan kerugian tidak hanya pada devisa negara, tetapi juga berkurangnya wilayah kedaulatan Indonesia. Belum lagi kerugian dari kekayaan sumber daya alam kemaritiman yang belum dikelola secara maksimal sampai saat ini. 

"Kerugian Indonesia akan semakin besar apabila konsesi ZEE diberikan oleh negara sesuai dengan keinginan Vietnam. Sumber daya ikan akan terkuras dan sumber daya alam lainnya akan beralih ke negara lain. Nelayan Indonesia pun akan semakin sulit untuk melaut dan menjaring ikan di sana karena wilayah tangkapnya dipersempit," pungkasnya. (OL-8)