Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Presiden 133/2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah. Dalam beleid tersebut Kepala Negara menetapkan besaran gaji Kepala Bank Tanah sebesar Rp135 juta per bulan.
"Gaji Kepala Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp135 juta," bunyi pasal 4 ayat (4) yang dikutip Media Indonesia, Kamis (22/12).
Selain besaran gaji Kepala Bank Tanah, Perpres tersebut juga mengatur besaran gaji Deputi Badan Pelaksana, yakni sebesar 90% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Gaji sebesar Rp135 juta yang diterima oleh Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah itu belum mencakup tunjangan dan fasilitas lainnya.
Perpres tersebut juga menetapkan honorarium bagi Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas. Adapun besaran honorarium tersebut yakni Ketua Komite sebesar 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana.
Lalu anggota komite sebesar 55% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Sekretaris Komite sebesar 40% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana; Ketua Dewan Pengawas sebesar 50% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana.
Kemudian Anggota Dewan Pengawas sebesar 90% dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas; dan Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 20% dari Gaji Kepala Badan Pelaksana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
Selain menetapkan besaran gaji dan honorarium, Presiden turut menetapkan besaran tunjangan dari fasilitas lainnya kepada pejabat struktural di Bank Tanah. Tunjangan tersebut berupa tunjangan hari raya; komunikasi; transportasi; perumahan; dan purna jabatan. (OL-8)
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sebanyak 4.123 hektar (ha) lahan telah disediakan Bank Tanah dalam program Reforma Agraria (RA).
Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara kini sedang giat mengkoordinasikan penggunaan lahan negara di wilayah tersebut
Investor saat ini menghadapi kendala terkait kepastian hak atas tanah, terutama dalam transaksi besar seperti pembelian tanah seluas 1000 hektar (ha)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved