Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT ASABRI (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka pertukaran data peserta Asabri. Penandatangan kerja sama dilakukan di Gedung Jusuf Anwar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Selasa (13/12).
PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT Asabri (Persero) Wahyu Suparyono dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, yang juga melakukan penandatanganan PKS dengan Kemenkeu.
Wahyu Suparyono mengatakan, Asabri terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pesertanya, baik peserta aktif maupun peserta pensiun, dengan pengembangan di semua lini yang terus dilakukan agar peserta dapat merasakan manfaat yang diberikan. Salah satu upaya pengembangan tersebut, yaitu keakuratan data peserta.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa proses bisnis yang dilakukan Asabri khususnya untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM), tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder yang salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Sehingga penandatanganan PKS ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola data iuran dan data peserta menjadi valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Akurasi database tentunya menjadi fundamental dengan inovasi layanan berbasis digital yang sedang dilaksanakan oleh ASABRI. Hal ini bertujuan untuk menghitung cadangan premi dalam rangka menjaga likuiditas perusahaan yang akurat,” ujar Wahyu Suparyono dalam keterangan yang diterima, Kamis (15/12).
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yanhg meminta Asabri agar selalu konsisten menjaga kepercayaan peserta dengan menerapkan core value AKHLAK. Didukung dengan perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, serta kontrol yang kuat yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. (RO/OL-15)
Asuransi Raksa telah melakukan strategi yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
Berkat kinerja yang apik di sepanjang 2023, BRI Insurance meraih pengahargaan dengan kategori General Insurance Market Leaders 2024 di acara Market Leaders Awards 2024.
Overtreatment menyebabkan pemborosan pada biaya layanan kesehatan hingga dapat merugikan pasien.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Penyelenggara mengungkapkan kriteria penting penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa
Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved