Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan seluruh pembantunya di Kabinet Indonesia Maju untuk terus menggenjot belanja kementerian/lembaga demi mendorong perekonomian nasional di 2023.
Langkah tersebut wajib dilakukan sebagai upaya menghadapi situasi ekonomi yang diprediksi masih penuh dengan ketidakpastian di tahun depan.
"Terkait strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali untuk meningkatkan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, APBD, dan BUMN," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12).
Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga mulai merealisasikan belanja sejak awal tahun. Skema yang selama ini dilakukan Kementerian PU-Pera, yakni melaksanakan lelang dini proyek sejak akhir tahun dan mengeksekusi secara dini pada awal tahun berikutnya harus dijadikan contoh.
Baca juga: Presiden Minta Data Beras Dicermati agar Tidak Salah Ambil Kebijakan
"Di awal-awal tahun biasanya yang memulai, yang mendahului, pasti kementerian PU-Pera. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal tahun dan dikawal secara detil. Jangan terjebak pada rutinitas," jelas mantan wali kota Surakarta itu.
Kendati belanja harus ditingkatkan, Kepala Negara tidak mau pengadaan barang dan jasa dilakukan secara asal-asalan, apa lagi mengambil produk dari luar negeri. Belanja harus mengutamakan komoditas dalam negeri.
"Belanja harus dikontrol supaya bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegasnya.(OL-4)
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana cara menghemat pengeluaran bulanan, terutama untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Dunia fashion preloved semakin berkembang dengan adanya berbagai acara dan pasar yang mendukung penjualan barang-barang preloved berkualitas.
KETUA Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyayangkan peraturan dari pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan impor ilegal.
Selain itu, metode pembayaran yang mudah dilakukan juga turut mendorong konsumen untuk lebih memilih belanja secara daring.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
INISIATIF pemerintah melalui beragam guliran bantuan sosial dinilai cukup masif. Karenanya, pelebaran defisit anggaran negara bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan
Menko Airlangga sebut Menteri Keuangan sudah menyampaikan adanya kebijakan itu pada saat penyampaian DIPA.
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan menyasar tujuh sektor sebagai prioritas belanja di 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved