Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MEMASUKI hari ke-2 penyelenggaraan Industrial Vocational Week (IVW) 2022, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) dan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyelenggarakan diskusi berjudul 'Praktik Baik Pendidikan Vokasi untuk Penguatan SDM Indonesia'.
Dalam acara yang diselenggarakan secara daring tersebut, Kepala Pusat PPPVI BPSDMI Restu Yuni Widayati menjelaskan bahwa diskusi dilaksanakan untuk menunjukkan kegiatan BPSDMI melalui unit pendidikan, yang diharapkan mampu membantu sekolah-sekolah dalam mengevaluasi kerja sama yang telah dilakukan.
“Kegiatan IVW bertujuan untuk menunjukkan kegiatan fasilitasi Kemenperin kepada industri, serta implementasi teknologi pada unit pendidikan vokasi yang dilaksanakan bersama dengan mitra dalam dan luar negeri. Dan pada hari ini, BPSDMI bekerja sama dengan TVET System Reform dan pihak lainnya,” tambahnya dalam keterangan, Rabu (23/11).
Baca juga: Sepanjang 2022, Kemendikbudristek Fasilitasi 1.204 SMK PK
Tiga poin yang menjadi topik utama dalam diskusi tersebut ialah pemanfaatan teknologi virtual reality (VR) pada pendidikan vokasi, implementasi jadwal blok pada pembelajaran teaching factory, serta kurikulum pendidikan yang link and match dengan industri.
BPSDMI dan Kemenko Perekonomian berkolaborasi dengan pihak EKONID, TVET System Reform (TSR) GIZ, SMK-SMAK Makassar, SMK Negeri 3 Denpasar, SMK-SMTI Yogyakarta, Politeknik SSR, serta BPMP Provinsi Aceh pada diskusi tersebut.
“Kami menyadari pentingnya SDM industri yang kompeten dalam mendukung kinerja industri nasional. Banyak hal telah dilakukan dalam mengembangkan pendidikan vokasi, terutama yang terkait dengan link and match antara SMK dengan industri, untuk memenuhi kebutuhan SDM industri yang kurang lebih mencapai 682 ribu per tahun,” tambah Restu.
Untuk menyediakan SDM yang kompeten, BPSDMI mulai tahun 2021 menjalankan kebijakan pembangunan vokasi industri bertaraf global dengan penyelenggaraan sistem ganda.
Hal ini didukung dengan kondisi Indonesia yang sedang memasuki era bonus demografi, di mana lebih dari 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif.
"Apabila dikelola dengan baik, hal ini merupakan sebuah potensi besar bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional," tutup Restu.
Plt Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kemenko Perekonomian Chairul Saleh menambahkan bahwa SDM terampil yang memiliki produktivitas tinggi dan berdaya saing merupakan kunci kesuksesan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
. "Oleh sebab itu, salah satu komitmen pemerintah dalam membangun SDM ialah melalui pendidikan vokasi," ujar Chairul.
Namun, tambahnya, implementasi pendidikan vokasi dilaporkan masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya masih adanya mis-match antara kurikulum dengan industri, serta keterbatasan peluang magang bagi mahasiswa, yang akhirnya berdampak pada keterserapan lulusan vokasi di industri.
“Adanya instrumen (diskusi) ini saya harap dapat membantu sekolah dalam mengevaluasi kerja sama yang telah dilakukan, apakah sudah optimal atau masih ada yang harus ditingkatkan, sehingga sekolah dapat mengetahui komponen mana yang dapat diperbaiki,” tutupnya.
Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Kepala BPSDMI Arus Gunawan pada hari ke-1 penyelenggaraan IVW 2022, di mana ia mengajak unit pendidikan untuk mengelola lembaga profesional demi mencetak SDM industri kompeten.
“Dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan dalam memasok kebutuhan SDM Industri, saya mengajak unit pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan profesionalitas dan kemandirian dalam mengelola lembaga pendidikan,” ucap Arus pada saat itu. (RO/OL-09)
Dalam empat tahun terakhir, total sudah ada 331.033 lulusan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
Misi utamanya, pendidikan vokasi harus berkontribusi terkait perkembangan ekonomi di daerah.
Pendidikan vokasi ternyata belum seiring sejalan dengan pengembangan ekonomi daerah, dan pengembangan ekonomi daerah belum selaras dengan potensi daerah.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja relatih dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan
Vokasi UI tahun ini mengirimkan 96 mahasiswa ke beberapa perguruan tinggi top dunia melalui program Indonesia International Student Mobility Awards for Vocational Path (IISMA).
Program sekolah lapang memiliki kurikulum lengkap untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
MENGELOLA sumber daya manusia (SDM) di era disrupsi saat ini kian menantang. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahaan tren di dunia kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Ilmu tentang keamanan dan audit sistem informasi juga diajarkan di program studi terkait teknologi informasi di Cyber University Indonesia
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) menekankan bahwa pemerintah harus adil kepada dokter lokal. Khususnya gaji bagi dokter lokal harus lebih tinggi dari dokter asing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved