Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ISU terkait kemudahan akses pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu topik paling kuat yang akan dibahas dalam Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) pada Kamis (8/9) hingga Sabtu (10/9) mendatang, di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja menjelaskan tiga isu utama pembahasan dalam rakernas tersebut ialah soal isu pembiayaan rumah subsidi, perizinan khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja, serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pihaknya akan memberikan sejumlah usulan positif dan konstruktif bagi pemerintah. Bentuknya berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
"Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR kami ingin tetap ada PP (peraturan pemerintah) yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan terzalimi,” ungkap Endang di Cibis Nine Tower, Jakarta, Senin (5/9).
Endang mengatakan Himperra juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuain harga rumah subsidi mengingat harga bahan bakunya sudah naik cukup lama. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada kelanjutan pembangunan rumah subsidi.
"Sejak Desember 2021 harga bahan baku sudah naik. Bahkan sekarang harga besi sudah naik 120%. Harus ada penyesuaian harga,” terangnya.
Tidak hanya itu, beberapa keluhan developer terkait peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Permukiman Perkotaan.
“Usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia itu akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada pemerintah agar pengembang Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa sesuai kompetensi masing-masing,” tegasnya.
Rakernas Himperra 2022 dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan hari ulang tahun ke-4 Himperra sekaligus peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas)yang jatuh pada 25 Agustus.
Bersamaan dengan itu pula, Himperra akan meluncurkan sekolah properti bagi para pengembang muda. Tujuannya agar bekal pengetahuan para developer makin terasah.
“Rencananya akan hadir di beberapa kota besar terlebih dahulu, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya,” tambah Endang.
Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Ari Tri Priyono bersyukur di usianya yang ke-4 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai hampir 3.000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah untuk rakyat.
"Selama pandemi Himperra terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sejuta rumah untuk rakyat," tegasnya. (X-12)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
Kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang.
Fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah bagi MBR rupanya sudah ada sejak lama misalnya FLPP, lalu apa bedanya dengan Tapera
Direktur Ekonomi Digital dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa kontribusi iuran Tapera mungkin belum cukup efektif dalam mengatasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved