Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara (RAPBN) 2023, pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp392 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan outlook infrastrutkur 2022 dengan Rp363 triliun.
Dari jumlah Rp392 triliun, sebesar Rp125,2 triliun merupakan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023. Untuk prioritas infrastruktur ialah pembangunan jalan tol, hingga bendungan.
"Target prioritas pembangunan infrastruktur 2023 antara lain pembangunan jalan tol sepanjang 297 km pada 12 ruas," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/8).
Baca juga: Presiden: Ketidakpastian Global bukan Alasan untuk Pesimistis
Ruas tersebut ialah Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Taman Mekar) sepanjang 19,4 kilometer (km). Ruas Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 69,2 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 (Tebing Tinggi-Pematang Siantar) 58 km, Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 (Probolinggo Timur-Gending) 8 km.
Berikutnya, Kementerian PUPR juga akan menyelesaikan pembangunan 24 bendungan, dengan 13 bendungan akan selesai pada 2023. Adapun Bendungan yang ditargetkan selesai, yakni Keureuto, Rukoh (Aceh), Lau Simeme (Sumut) Karian (Banten), serta Cipanas dan Leuwikeris (Jabar).
Kemudian, Jlantah (Jateng), Sepaku Semoi (Kaltim), Pamukkulu (Sulsel), Ameroro (Sultra), Sidan (Ball), Tlu Suntuk (NTB) dan Temet (NTT). Adapun total anggaran yang diperlukan sebesar Rp10 triliun. Pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare juga menjadi prioritas PUPR pada tahun depan.
"Untuk rumah, akan dibangun 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya," jelas Basuki.
Baca juga: Kemenkeu: Alokasi Anggaran Subsidi 2023 Masih Bisa Berubah
Program pembangunan rumah lainnya, yakni Bantuan Pembiayaan Peumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit, juga akan dikerjakan PUPR. Lalu, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220 ribu unit.
Serta, program KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar 754.004 unit dan Tapera sebanyak 54.924 unit dengan alokasi anggaran Rp34,2 triliun. "Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektare juga akan diselesaikan," imbuh Basuki.
Penataan KSPN ialah Watertront City Pangururan dan Tele KSPN Danau Toba, Kampung Seni Borobudur di Kujon, KSPN Wakatobi, Kawasan Dieng dan Kawasan Kaimana. Lalu, diikuti pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Jagoi Babang (Kalbar).
Berikut, PLBN Long Midang, PLBN Labang dan PLBN Long Nawang (Kaltara). Terakhir, Kementerian PUPR akan memprioritaskan Program Padat Karya sebesar Rp13,76 triliun, yang ditargetkan menyerap 670 ribu tenaga kerja.(OL-11)
Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan ramah keluarga sebagai basis kebijakan nasional untuk mengatasi depresi remaja dan kemiskinan.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved