Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah mencapai Rp168,3 triliun, atau 36,9% dari pagu sebesar Rp455,62 triliun. Capaian itu terhitung per 5 Agustus 2022.
"Karena pemulihan ekonomi sudah berjalan dan penanganan covid semakin baik, realisasi program ini agak tertahan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Kamis (11/8).
Realisasi terbesar terjadi di bidang perlindungan masyarakat yang serapannya mencapai Rp77,8 triliun, atau 50,2% dari pagu sebesar Rp154,7 triliun. Dana itu digunakan untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp21,3 triliun; bantuan sembako kepada 18,8 juta KPM sebesar Rp23,8 triliun.
Lalu BLT minyak goreng untuk 21,8 juta penerima sebesar Rp7,2 triliun; BLT Desa diberikan kepada 7,6 juta keluarga senilai Rp16,1 triliun; bantuan pedagang kaki lima dan warung sebanyak 2,1 juta penerima senilai Rp1,3 triliun; dan program Kartu Prakerja yang diberikan kepada 2,3 juta peserta senilai Rp8,1 triliun.
Sedangkan serapan terbesar kedua terjadi di bidang penguatan pemulihan ekonomi, yakni, Rp58,3 triliun atau 32,7% dari pagu Rp178,32 triliun. Dana itu digunakan untuk mendukung program padat karya senilai Rp10,3 triliun; infrastruktur dan konektivitas Rp6,7 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif Rp2,7 triliun.
Lalu mendukung program ketahanan pangan Rp7,8 triliun; TIK Rp5,3 triliun; kawasan industri Rp0,8 triliun; dukungan UMKM Rp14,9 triliun; dan insentif perpajakan Rp9,9 triliun.
Sementara serapan di bidang kesehatan tercatat sebesar Rp32,3 triliun, atau 26,3% dari pagu Rp122,54 triliun. Dana ini digunakan untuk membayar klaim pasien covid-19 Rp20,19 triliun; insentif tenaga kesehatan Rp2,2 triliun; pengadaan vaksin Rp1,7 triliun; insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun; dan dukungan APBD untuk penanganan covid senilai Rp5,6 triliun.
"Kita berharap kalau tidak terealisasi ini artinya baik. Artinya bahwa penanganan covid sudah mulai menurun," pungkasnya. (OL-8)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved