Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp7,5 triliun usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur.
Saat ini sebanyak 347 atau 95,07% perwakilan kreditur telah menyetujui proposal Garuda dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Ini adalah suatu capaian yang kami harapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Jumat (1/7), seperti dilansir Antara.
Adapun sisa dana cadangan Investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) untuk Garuda sebesar Rp7,5 triliun sudah disetorkan ke kas negara, untuk nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan.
Baca juga: Menkeu Proyeksi Defisit APBN 2022 3,92% PDB
Selama semester I-2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi telah kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp20 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp7 triliun, Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp1 triliun, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp20 triliun.
Dengan demikian Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi
diperkirakan mencapai Rp40,4 triliun pada semester I-2022, sedangkan secara keseluruhan tahun diproyeksikan mencapai Rp154,2 triliun.
Adapun target pembiayaan investasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022 adalah Rp230,2 triliun, lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp182,3 triliun.
Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelesaian proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemulihan ekonomi. (A-2)
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajukan penambahan PMN sebesar Rp10 triliun pada 2024. Dana itu dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas program Penugasan Khusus Ekspor.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved