Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAI Commuter membutuhkan dukungan pendanaan penyertaan modal negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah yaitu penyelenggaraan public service obligation (PSO), khususnya angkutan penumpang KRL Jabodetabek.
Permintaan dukungan pendanaan PMN sebesar Rp1,8 triliun untuk tahun depan. Nanti digunakan untuk menambah armada KRL yang saat ini dimiliki oleh KCI.
"Penambahan KRL memang harus dilakukan karena sesuai dengan proyeksi penumpang terus meningkat. Peningkatannya kurang lebih 6% untuk setiap tahun. Kami proyeksikan di 2024-2027. Dan ini perlu kami lakukan untuk menghindari overload terhadap angkutan ini," ucap Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, saat RDP dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (9/7).
Baca juga : Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Di sisi lain, usia dari KRL yang dimiliki KCI saat ini rata-rata antara 30-55 tahun. Ia pun menjabarkan bahwa pada saat pihaknya melakukan impor, usia kereta yang datang sudah antara 25-30 tahun.
Apabila pengadaan sarana tidak dilaksanakan, ia memproyeksikan akan terjadi overload, khususnya pada peak hours. Sebagai contoh, KCI mencatat bahwa pada 2023 terjadi okupansi penumpang pada peak hours.
"Apabila tidak terjadi pengadaan sarana, di 2026-2027 tingkat okupansi akan melebihi 200%. Ini menjadi indikasi terjadi overload," sebut dia.
Baca juga : Ingin Bangun 13.000 Rumah, Perumnas Ajukan PMN Rp1,1 Triliun
Sebagaimana diketahui, di 2024, KCI mencatatkan dari 108 trainset yang dimiliki, terjadi konservasi sebanyak 19 trainset. "Dan jumlah armada kami di tahun ini sampai di akhir tahun nanti tinggal 89 trainset dari kebutuhan operasi 101. Jadi kami minus 12 trainset," ujarnya.
Asdo menyebut bahwa di 2025, INKA akan mengirin dari 16 trainset yang akan diselesaikan dan dikirim 12 trainset di semester II 2025. Empat trainset sisanya akan tiba pada 2026.
"Kami juga impor tiga trainset yang akan datang di semester I 2025 dari Tiongkok. Kami juga melakukan retrofit melalui INKA. Dua trainset ini akan datang di semester II 2025. Kami juga menambah impor delapan trainset retrofit yang akan datang di semester I 2025 dari Tiongkok," pungkasnya. (Z-2)
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengajukan penambahan PMN sebesar Rp10 triliun pada 2024. Dana itu dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas program Penugasan Khusus Ekspor.
Dalam rencana penggunaan PMN 2025, INKA akan pergunakan untuk pengembangan fasilitas produksi.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved