Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di antaranya lewat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera Iwan Suprijanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (28/6), mengatakan bahwa sebanyak 60.706 unit rumah swadaya telah tersalurkan hingga saat ini.
Di tahun ini, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk program BSPS dengan target 103.000 unit rumah tidak layak huni.
"Dari target 103 ribu unit, yang sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) ada 89 ribu unit. Sedangkan, progres fisiknya yang sudah terlaksana sebanyak 60.706 unit atau 58,94%," kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/6).
Baca juga: Kementerian PU-Pera Tetapkan Pemenang Sayembara Bangunan Gedung di IKN
Berdasarkan data, program BSPS yang dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun ini menargetkan menyerap tenaga kerja hingga 206.000 orang. Hingga saat ini, progresnya sudah menyerap sebanyak 121.412 orang.
Iwan menjelaskan, program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rumah rendah yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS tersebut warga diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.
Selanjutnya, Iwan juga menyampaikan capaian program satu juta rumah di 2022 sudah mencapai 460.269 unit. Capaian itu terdiri atas 82% untuk rumah MBR sebanyak 378.983 unit dan rumah non MBR 18% sebanyak 81.286 unit.
Secara menyeluruh progres keuangan Ditjen Perumahan hingga 28 Juni 2022 sebesar 38,02% sekitar Rp2,62 triliun dari alokasi anggaran 2022 sebesar Rp6,9 triliun dan progres fisik sebesar 33,75%. (S-2)
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Generasi Z dan Milenial di Jakarta mulai meninggalkan konsep kepemilikan rumah sebagai simbol sukses. Simak analisis pakar properti terkait tren ini.
IDAI peringatkan dampak El Nino Godzilla 2026 pada kesehatan anak. Simak tips menjaga daya tahan tubuh dan nutrisi anak saat cuaca ekstrem.
Pemerintah Kota Kendari mengusulkan perbaikan sebanyak 1.200 unit rumah tidak layak huni.
Memastikan keamanan rumah sebelum ditinggalkan menjadi kunci utama agar perjalanan mudik berlangsung tenang dan nyaman.
FENOMENA Generasi Z atau Gen Z lebih memilih menyewa rumah daripada membeli rumah atau properti. Merepons hal itu Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan hal serupa terjadi di banyak negara
Selain berdampak pada aspek sosial, sektor perumahan juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved