Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH berencana mengubah skema pemberian subsidi listrik dengan cara langsung kepada pelanggan PLN. Mereka yang menerima bantuan subsidi listrik akan menerima voucher.
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan, voucher tersebut tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain selain pembayaran listrik.
"Nantinya bagi yang berhak disubsidi tadi yang langsung dikasih kupon atau voucher," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (18/1).
Rencana tersebut tengah digodok mekanismenya oleh Kementerian ESDM. Misalnya, seperti apa cara dan penyaluran, kapan mulai diberlakukan. Lalu yang terpenting kepada siapa subsidi langsung ini diberikan.
Pasalnya, Rida menjelaskan, masih ada persoalan data penerima bantuan listrik tersebut. Data yang digunakan pihaknya saat ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial per Oktober 2020.
Baca juga : Pertamina Terapkan 2D Cubed Dalam Pengolahan Data Seismik
Padahal, data tersebut harus diverifikasi dengan tepat agar yang menerima bantuan subsidi secara langsung tepat sasaran.
"Kita mesti verifikasi ke lapangan. Meski sudah ada pencocokan data, sudah dicek data PLN, tetapi namanya data ya pasti sulit mengatakan sempurna. Kita pun buka posko pengaduan yang sudah berjalan," tutupnya.
Seperti diketahui, untuk mendapatkan subsidi listrik selama ini, diskon yang diberikan PLN melalui pemotong tagihan rekening listrik pelanggan bagi pelanggan pascabayar. Sementara, bagi pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.
Diskon harga listrik diberikan kepada pelanggan berdaya 450 VA sebesar 50%. Sedangkan, pelanggan 900 VA mendapat potongan 25%. (OL-7)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDM Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkait aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved