Menghindari Dana Mengendap, Pemda Diminta Lelang Lebih Awal

TREN serapan atau realisasi anggaran di daerah kerap meningkat tajam pada akhir tahun. Untuk menghindari hal itu terjadi pada 2022, pemerintah daerah diminta melakukan lelang lebih awal pada Juli atau Agustus, tidak harus menunggu akhir tahun. Demikian ditegaskan Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Senin (6/12).

"Kemendagri melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga pemda bisa melakukan lelang lebih dini," ujar Fatoni.

Baca juga: Satu lagi Pengembang Properti Tiongkok Gagal Bayar

Data dari Kementerian Dalam Negeri menujukkan realisasi pendapatan daerah pada 2021 masih di bawah rata-rata realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah pada 2019 (96,40%) pada 2020 (92,48%), sedangkan 2021 per 2 Desember 2021 sebesar 947,46 trilliun (81,29%). Fatoni menjelaskan realisasi meningkat pada akhir Desember, umumnya diakibatkan tagihan dari pihak ketiga baru ditagihkan pada akhir tahun, atau proses administrasi dan dokumen belum selesai, gagal lelang atau putus kontrak, hingga pendapatan daerah yang melampaui karena pemda menggenjot pendapatannya.

Provinsi dengan realisasi tertinggi yakni Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, dan lain-lain. Lalu, kabupaten dengan realisasi tertinggi antara lain Bogor, Bojonegoro, Sengkalis, Tuban dan lain-lain. Sementara untuk kota Kediri, Magelang, Blitar, dan lainnya.

Selain realisasi, masih ada dana pemda yang mengendap atau tersimpan di bank. Untuk awal tahun 2021 dana mengendap sebesar Rp 226,71 triliun. Daerah dengan simpanan tertinggi di bank yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan Aceh.

"Kondisi simpanan dana pemda di bank merupakan saldo berdasarkan lokasi, bisa jadi tidak hanya miik pemda setempat ada kemungkinan pemda lain yang membuka rekening," ucapnya.

Ia menjelaskan, besarnya dana simpanan di bank antara lain karena pembayaran kewajiban pada pihak ketiga dilakukan pada akhir tahun, atau ada kegiatan yang mengalami gagal lelang, bisa juga disebabkan pemda kurang bayar karena masih diberikan kesempatan 50 hari kalender untuk perlunasan pada pihak ketiga. Selain itu, imbuh Fatoni, ada pula refocusing anggaran 80% dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil, sehingga kegiayan yang semua direncanakan, terhenti atau pemda khawatir pagu menjadi minus.

Disampaikannya, pemda harus punya dana cadangan untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti bencana alam, konflik sosial, kejadian luar biasa dan lainnya. Selain itu, Imbuh dia, Silpa atau sisa anggaran daerah yang mengendap, akan digunakan untuk kebutuhan rutin 2 bulan tahun berikutnya..

"Mengigat realisasi APBD tidak bisa mendekati sepenuhnya 100% karena silpa digunakan untuk mengantisipasi pembayaran belanja wajib dan mengikat pada Januari dan Februari tahun berikutnya," ucap dia.

Data Kemendagri per 2 Desember 2021 ada 380 pemda melakukan pemutakhiran. Sehingga simpanan pemda menjadi Rp 168,48 triliun. Dari dana itu, Fatoni menjelaskan masih

sisa saldo daerah sebesar Rp 119, 73 triliun untuk mencadangkan kebutuhan belanja wajib dan mengikat selama 2 bulan tahun depan. (OL-6)