Anggaran Negara Rp4,3 Triliun untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rugikan Indonesia

PENDANAAN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dinilai memberi banyak dampak buruk dan merugikan Indonesia. Pasalnya, suntikan dana yang digelontorkan pemerintah masih bisa diarahkan untuk program kegiatan lain yang berdampak besar bagi pemulihan ekonomi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal kepada Media Indonesia, Selasa (9/11). Menurutnya, PMN senilai Rp4,3 triliun yang diberikan pemerintah pada proyek KCJB amat besar mengingat kondisi Indonesia yang baru merangkak keluar dari resesi ekonomi.

"Proyek kereta cepat ini saya melihat tidak pantas menjadi proyek yang mendapatkan PMN melihat dari kondisi sekarang ini, dia bukan proyek urgen yang harus dibiayai pemerintah," jelasnya.

Faisal bilang, Indonesia masih memiliki banyak proyek pembangunan yang lebih layak mendapatkan suntikan modal dan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi. Penyuntikkan modal pada proyek KCJB dinilai menambah beban fiskal negara.

"Banyak proyek lain yang lebih layak untuk dibiayai oleh PMN. PMN kereta cepat ini mengurangi alokasi anggaran yang lebih strategis dan tepat pada pemulihan ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Terkerek Pertumbuhan Ekonomi Global

Kerugian dari PMN ke dalam proyek KCJB juga dinilai lebih besar ketimbang upaya menghindari dampak dari mangkraknya proyek tersebut. Selain kondisi ekonomi yang masih tertekan, PMN pada proyek KCJB juga akan mempengaruhi penilaian investor atas iklim investasi di Indonesia. Sebab, proyek KCJB mulanya disepakati tanpa intervensi pemerintah dan murni dieksekusi secara Business to Business (B to B).

Skema B to B itu sejatinya merupakan keinginan pemerintah hingga akhirnya memilih Tiongkok sebagai mitra pelaksana pengerjaan proyek. Sebab, kala itu perusahaan asal Jepang menginginkan keterlibatan pemerintah.

"Tiongkok terpilih sebagai investor untuk kereta cepat, karena salah satu yang dijanjikan adalah mereka tidak membutuhkan jaminan dari pemerintah. Ini membuat mereka dipilih dibandingkan investor lain dari Jepang yang mengharapkan bantuan pemerintah," imbuh Faisal.

"Kalau pada akhirnya pemerintah juga memberikan jaminan dengan menyuntikkan PMN, berarti ini ada inkonsistensi kebijakan yang merusak iklim investasi kita. Jadi kita sudah tidak komitmen, dari sisi governance buruk untuk mendapatkan trust investor, padahal investor itu masuk berdasarkan trust," sambungnya.

Dampak negatif lainnya dari pemberian PMN tersebut yakni munculnya preseden buruk bagi perusahaan BUMN yang menggarap proyek tersebut. Penyuntikkan modal, kata Faisal, secara gamblang menunjukkan empat perusahaan BUMN tak mampu mengalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut.

Sementara itu peneliti senior dari CORE Indonesia Piter Abdullah menyatakan, PMN yang diberikan pemerintah pada proyek KCJB memang akan menambah beban fiskal negara. Namun dia menilai beban itu dapat dikompensasi dari penerimaan negara yang meningkat karena lonjakan harga beberapa komoditas andalan Indonesia.

Dia juga menilai, manfaat dari proyek KCJB memang tak akan terasa dalam jangka pendek. Sebab proyek tersebut memang didesain untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dus, nantinya proyek tersebut dianggap akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

"Tinggal besar atau kecil dampak tersebut. Dalam jangka pendek dampak itu memang belum akan signifikan. Kereta api cepat baru akan optimal ketika kereta api cepat tersebut sdh terkoneksi dari Jakarta hingga Surabaya atau bahkan ke berbagai kota besar di Jawa. Sebagai perbandingan kereta api cepat di jepang sudah menghubungkan semua kota besar di Jepang. Kereta api cepat akan memunculkan ekosistem atau value chain baru yang berdampak positif terhadap perekonomian kita," terang Piter. (OL-4)