Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, penyaluran dana hibah pariwisata sebesar Rp3,7 triliun pada tahun ini masih diproses oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bantuan itu merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan ke pemda dan usaha sektor pariwisata.
"Skemanya mengalami stagnasi dengan Kemenkeu. Per hari ini kami dorong, tapi kami enggak salahkan siapa-siapa. Kemenkeu ingin program ini tepat sasaran tepat manfaat," kata Sandiaga dalam Weekly Briefing Media secara virtual, Senin (26/7).
Skema Hibah Pariwisata itu nantinya menjadi menjadi Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP). Adapun, basis data usulan BPUP 2021 didapat dari data BPKM terkait perusahaan di sektor pariwisata yang terdaftar di Online Single Submission (OSS) dan berdasarkan data BPS jumlah tenaga kerja.
“Untuk BIP saat ini on progress tahapannya, tengah memasuki kurasi proposal. Doakan segera selesai dan segera didistribusikan,” kata Menparekraf.
Baca juga : Abu Dhabi Pangkas Biaya Pendaftaran Bisnis hingga 90%
Sektor pariwisata sendiri dikatakan rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak COVID-19. Hasil survei BPS pada 2020 menunjukan, covid-19 membuat 52,52% usaha pariwisata melakukan pengurangan pekerja.
Tak tinggal diam, Sandiaga mengaku akan mempercepat penyaluran bantuan lain lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp2,4 triliun guna membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) yang terdampak kebijakan PPKM.
Sandiaga pun telah memberikan arahan kepada semua deputi jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran program PEN sebesar Rp2,4 triliun yang disalurkan lewat sejumlah program seperti Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), sertifikasi CHSE bagi usaha pariwisata dan lainnya.
"Kami bentuk tim percepatan minggu lalu. Ada Rp2,4 triliun akan dialokasikan untuk beberapa program seperti tempat istirahat para nakes, program Bangga Buatan Indonesia," tandas Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. (OL-7)
Rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo tahun 2025 tidak akan mempengaruhi target kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman).
Menparekraf mengeklaim sudah banyak investor dari Amerika, Eropa, Timur Tengah yang mulai melirik kebijakan golden visa di Tanah Air. Katanya, para investor asing tersebut sudah bertanya
Sandi mendukung para kontestan lain untuk keberlanjutan Jabar lebih baik.
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaprekraf), Sandiaga Uno berkunjung ke salah satu Kawasan Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur yaitu Kabupaten Wonosobo.
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Desa Wisata Wanurejo berhasil masuk dalam 50 besar Desa Wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, bersaing dengan ribuan desa lainnya di Indonesia.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KPK membutuhkan waktu untuk menyelidiki belasan ribu pokok pikiran (Pokir) terkait yang menggunakan dana hibah sebesar Rp2 triliun sebelum melakukan OTT di Jawa Timur.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved