Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
EKONOM dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi telah terlihat dalam alokasi anggaran di 2021.
"Perombakan nomenklatur sudah tercium aromanya sejak lama, alokasi anggaran BKPM itu naik, di 2021 hampir Rp1 triliun, padahal di tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar Rp400 miliar. Jadi perubahan itu tampaknya sudah dipersiapkan sejak lama," ujar Bhima dalam Prime Talk Metro TV, Rabu (14/4).
Dia menilai, sejatinya kedudukan Badan dengan Kementerian sejajar. Namun Bhima menilai pemerintah tampak ingin menguatkan kemampuan promosi ke luar negeri ihwal berinvestasi di Tanah Air.
Pekerjaan rumah yang menanti Kementerian baru ialah mengharmonisasi komunikasi dan sinergi dengan kementerian teknis lain yang juga berkaitan dengan investasi. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh BKPM saat ini.
Baca juga : Kementerian Investasi Konsekuensi dari UU Cipta Kerja
Bhima juga menilai, ke depan, Kementerian Investasi harus bisa menyelesaikan tiap persoalan investasi di Tanah Air. Tidak saja membawa banyak investor ke Indonesia, kualitas dari investasi juga harus menjadi perhatian.
"Tahun lalu saja ada pandemi covid pandemi lebih dari 100% (realisasi investasi), tahun ini meski ada tekanan ekononomi, tapi kondisinya jauh lebih baik dari 2020. PR-nya adalah bagaimana investasi itu berkualitas, dan menyerap tenaga kerja. Jadi bukan hanya branding," tutur Bhima.
Dia turut menyoroti perubahan nomenklatur ini menjadi momentum perombakkan kabinet. Menurut Bhima, hal itu jelas merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya, dia berharap, bila benar ada perombakkan kabinet, maka unsur profesional lebih diutamakan, khususnya di kementerian ekonomi.
"Beberapa tahun terakhir ini Menko perekonomian lebih berpolitik. Memang sah saja, tapi dalam hal ini memang lebih baik diarahkan ke profesional. Politisi memang punya andil, tapi memang kami mengharapkan lebih banyak profesional khususnya di ekonomi," pungkas Bhima. (OL-7)
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Fraksi PDIP memandang dalam penyelanggaraan pemerintahan jumlah kementerian negara harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Seharusnya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara direvisi dan mulai disampaikan kepada publik apa saja konstruksi kementerian yang ingin dilakukan perubahannya.
Prabowo bisa menambahkan fungsi kementerian yang sudah ada
PRESIDEN terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, didorong memberikan porsi untuk oposisi. Terlebih, muncul isu menambah kementerian untuk merangkul banyak partai politik
WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved