Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka. Pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara.
Pasalnya, kata Lina, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncakanan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa (7/5).
Baca juga : Prabowo Serius Wadahi Masukan dari Sesepuh
“Jadi sangat berpengaruh kepada anggaran,” tambahnya.
Lina membeberkan sejatinya wacana penggemukan menteri acapkali mengemuka usai Pilpres digelar. Ia mencontohkan pada masa Jokowi awal memimpin, Jokowi melibatkan lembaga Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menggodok wacana tersebut.
“Artinya kalau yang dulu berbasis data, pemerintah yang sekarang rencana 40 menteri ya harus berbasis data,” tegas Lina.
Baca juga : Program Makan Siang Gratis Masuk RKP 2025, Dikaji Bappenas
Lina mengingatkan penambahan kursi menteri baru jangan sampai hanya jadi ajang bagi-bagi untuk kelompok-kelompok yang mendukung Prabowo sebagai presiden.
Lina menuturkan sejatinya penambahan kursi menteri sah-sah saja tetapi bukan ditujukan untuk bagi-bagi jabatan. penggemukan kursi harus dilakukan untuk menciptakan hal yang produktif, misalnya mencari tahu prioritas negara sehingga kementerian harus dipecah.
“Jadi, melebur, menambah, mengkombinasikan kementerian itu sebenernya hak prerogatif hak presiden tetapi ada baiknya buka tujuan politik lainnya,” ucapnya.
“Melebur, menghapus itu kan pasti besar energy, jadi kita tidak bisa langsung cepat melakukan perubahan-perubahan itu,” tandas Lina. (Ykb/Z-7)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Menunggu kesiapan komplet semuanya. Menunggu semuanya siap, komplet. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved