Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menerangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dengan Lembaga Administrasi Nasional (LAN).
“Tentu saja Beliau (Prabowo) akan mengkaji bagaimana penyiapan transisinya jika memang ada, jika memang diperlukan, dan gentu saja akan menggandeng (LAN),” papar Budiman, Minggu (12/5).
Budiman juga menuturkan rencananya akan menambahkan fungsional kementerian dalam situasi transformasi digital di masa kini.
Baca juga : Kementerian tidak Bisa Bertambah, Pembentukan Badan Baru jadi Alternatif
Ia mencontohkan kementerian Kominfo bisa ditambahkan dengan artificial intelligence (AI) atau kementerian kecerdasan buatan.
Namun, kata Budiman, perihal utak-atik kursi menteri ini pada akhir keputusannya ada di tangan Prabowo.
“Soal berikutnya apa nanti kita belum tahu, pak Prabowo yang tahu. Tapi kira-kira itu logikanya,” tuturnya.
Baca juga : Wacana 34 Jadi 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran akan Sangat Berpengaruh terhadap Anggaran
“Penambahan, pengurangan, pemindahan, itu prerogatif pak presiden terpilih yang tentu saja akan dikonsultasikan dengab wapresnya, dan secara kelembagaan, proses transisi birokrasinya akan dikonsultasikan dengan lembaga terkait,” tandas Budiman.
Wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Pakar Kebijakan Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah menyebut wacana tersebut akan berpengaruh besar terhadap anggaran negara.
Pasalnya, kata Lina, Indonesia saat ini tengah fokus membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan anggaran negara cukup besar.
“Dari sisi anggaran pasti besar, ini kan negara kita dalam kondisi IKN, jadi apakah dulu sudah direncanakan? Saya pikir ide 40 kementerian Prabowo berbeda dengan zaman Jokowi pada saat 34,” ungkap Lina, Selasa (7/5). (Z-3)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Peluncuran GovTech Indonesia merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap.
WACANA penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved