Biogas Jadi Solusi Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Elpiji Nasional

DALAM kurun waktu lima tahun belakangan ini, tingginya konsumsi elpiji dalam negeri yang tidak sebanding dengan produksi elpiji nasional yakni hanya mencapai sekitar 25%, membuat pemerintah harus mencari solusi alternatif untuk mensubstitusi kebutuhan tersebut.

Luky A Yusgiantoro, Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC),menyatakan pentingnya penggunaan Biogas sebagai bahan substitusi elpiji yang bermanfaat bagi keamanan energi, sekaligus memberi solusi bagi masalah sampah organik di dalam negeri.

"Komposisi biogas mirip dengan gas alam. Bedanya, biogas dihasilkan dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan limbah pertanian,” ungkap Luky.

Faktanya, di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menghasilkan sampah kota terbesar. Jumlahnya mencapai 64 juta ton per tahun, yang 60% dari jumlah tersebut berasal dari sampah organik.

Oleh sebab itu, sering dijumpai dalam pemberitaan media mengenai polusi sungai yang diakibatkan oleh kotoran atau sampah organik lainnya dan berujung protes dari masyarakat yang terdampak.    

“Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan limbah, khususnya di daerah terpencil, tempat sampah organik berasal. Masalah ini menjadi perhatian bagi beberapa institusi seperti United Nations Development Programme, Hivos, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Untuk itu, kami berharap dapat segera dipecahkan pengembangan biogas karena tidak terlalu membebani fiskal bagi pemerintah,” jelas Luky yang juga merupakan pakar energi PYC itu.

Luky berpendapat mesti ada kementerian yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program pengembangan biogas.

"Kementerian yang ditunjuk sebagai penanggungjawab nanti bersama kementerian-kementerian terkait dan pemerintah daerah dapat memetakan seluruh potensi yang ada untuk dapat dijadikan master plan dan regulasi teknis secara lengkap," jelasnya.

Selain itu, harus ada pula regulasi teknis yang dapat mendorong peran penting sektor publik dan swasta dalam proses pengembangan biogas. Saat ini, peran tersebut dinilainya masih bias.

Menurutnya, dalam menyiapkan master plan tersebut, Indonesia dapat berkolaborasi dengan berbagai institusi dan negara asing khususnya negara-negara penghasil biogas terbesar, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal itu dapat menarik investor lebih banyak lagi, transfer pengetahuan, dan mempercepat pembangunan teknologi.

"Tanpa aksi dari hal-hal tersebut, pembangunan biogas di Indonesia akan mengalami stagnasi di tengah ketersediaan elpiji yang menurun dan tantangan bagi daerah terpencil dalam menangani sampah organik," tegasnya. (RO/E-2)