PUPR: Revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman Telan Rp89,7 M

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, pasar tersebut berlokasi di Jalan Sultan Syahrir, Kota Pariaman, dibangun di atas lahan seluas 5.431 meter persegi.

"Anggarannya sebesar Rp89,74 miliar. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Basuki dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/10).

Menteri PUPR menyebut pasar rakyat yang berusia lebih dari 100 tahun tersebut sudah mengalami beberapa kali kerusakan akibat gempa dan kebakaran. Pasar tersebut saat ini dibangun kembali dengan konsep ramah lingkungan yang tahan gempa.

Bangunannya nanti, lanjut Basuki, juga direncanakan tidak hanya untuk pasar rakyat, tetapi juga menjadi bagian layanan wisata karena lokasinya berada di pusat kegiatan kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah.

Revitalisasi Pasar Rakyat Pariaman rencananya memiliki tinggi bangunan mencapai empat lantai, dilengkapi konstruksi atap dak beton sebagai shelter apabila terjadi bencana tsunami. Pasar Pariaman juga akan dilengkapi dengan ramp di sisi selatan bangunan agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi.

"Besar harapan kami, pasar ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan dan pemulihan situasi krisis ekonomi pada situasi pandemi covid-19," ujar Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Baca juga: Pasar Rakyat Dihidupkan Di Tengah Pandemik Korona

Ada dua pasar rakyat di Sumatra Barat yang dibangun PUPR yakni Pasar Atas Kota Bukittinggi yang telah selesai konstruksinya pada Desember 2019 dan Pasar Rakyat Pariaman yang ditargetkan rampung pada Desember 2020.

Disebutkan, pada periode 2019-2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk membangun/merehabilitasi 21 pasar. Percepatan penyelesaian infrastruktur pasar dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan fasilitas untuk memenuhi distribusi kebutuhan pokok.

Kriteria pembangunan pasar di antaranya yaitu diprioritaskan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional/regional, di atas tanah yang merupakan barang milik daerah atau dalam kewenangan pengelolaan pemerintah daerah.

Selain itu tidak dalam status sengketa atau kasus hukum, tidak sedang diusulkan atau didanai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lainnya dan dikelola oleh dinas dan/atau unit/kelembagaan yang membidangi urusan pasar.(OL-5)