Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kabar bahwa Presiden Joko Widodo bakal menambah dua wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk membantu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Koperasi & UKM RI langsung disambar Golkar.
Politisi Golkar Muslim Jaya ButarButar mendukung dan mengusulkan agar Presiden Jokowi agar mempercayakan Pos Wakil Menteri Koperasi Kepada politisi kawakan Nurdin Halid karena yang bersangkutan tepat untuk membantu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Nurdin saat masih menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
"Nurdin Halid adalah dedengkot pengembangan koperasi di Indonesia yang sudah 34 tahun berkecimpung dalam mengembangkan koperasi di tanah air. Kementerian Koperasi dan UKM RI memerlukan sosok Nurdin Halid yang memahami karakter dan anatomi Koperasi & UKM di Indonesia," kata ButarButar dalam keteragan tertulisnya.
Mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang juga Mantan Gubernur Bank Indonesia dalam suatu kesempatan dalam acara Harkopnas ke 70 pernah menyebut Nurdin Halid mempunyai leadership yang kuat dalam membangun Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Bahkan Presiden Asean Co-Operative (ACO) Dato Abdul Fatah dalam suatu kesempatan di acara Hari Koperasi Nasional ke 70 menyebut Nurdin Halid piawai dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia.
Oleh karena itu politisi Golkar tersebut menyebut sosok Nurdin Halid layak dan pantas untuk mendampingi Teten Masduki. Apalagi dalam RUU Cipta Kerja membawa angin segar dalam pengembangan koperasi dan UKM dibutuhkan sosok pekerja keras yang paham anatomi koperasi dan UKM, punya visi-misi yang kreatif dan visioner serta mampu mengimplementasikan pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia dengan baik. (RO/E-1)
Pembangunan IKN Nusantara bisa dijadikan momentum revitalisasi gerakan koperasi. Ratusan ribu ASN terpelajar ini bisa didorong membentuk ribuan Koperasi ASN.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah makanan seperti mendorong food bank melalui koperasi.
Para penerima kadeudeuh yang diberikan melalui Koperasi Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Karya Praja Sejahtera (KPS) merupakan putra/putri dari anggota Koperasi KPS.
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Inkopsyah dianggap menjadi salah satu yang bisa membangun pasar sebagai penggerak perekonomian syariah.
Ketua Umum INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar), Yudianto Tri mendorong agar koperasi-koperasi pasar dapat mengelola aset bisnis yang ada di kawasan pasar.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved