Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PAGU anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 sebesar Rp87,61 triliun. Namun realisasi anggaran baru mencapai Rp52,08 triliun atau sebesar 60%.
"Pada masa pandemi covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat turunnya investasi, demikian juga ekspor impor. Satu-satunya yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah belanja infrastruktur," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).
Belanja infrastruktur PUPR yang dimaksud adalah pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, dan rumah masyarakar berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mitigasi dampak covid-19, Basuki menuturkan pihaknya melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) melalui 16 program dengan anggaran sebesar Rp12,32 triliun. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Di samping itu juga dialokasikan anggaran sebesar Rp1,36 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perluasan Program Padat Karya. Yakni revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 km dengan anggaran Rp1 triliun. Lalu, pembelian produk rakyat berupa material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp200 milar, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp125,04 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp5,28 miliar,
baca juga: Koneksi Internet Bantu Pendidikan dan Perekonomian Kupang
PUPR juga melakukan pembelian karet petani di Provinsi Bengkulu senilai Rp20 miliar, pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit senilai Rp5 miliar yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable. Sehingga mudah dibawa ke lokasi proyek yang masih sulit diakses. Selain itu untuk konektivitas, PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton senilai Rp100 miliar dan pembelian Resin Ester 790,42 ton sebesar Rp25 miliar. (OL-3)
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa (30/7).
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Jongke di Solo, Jawa Tengah. Peresmian itu dilakukan setelah proses rehabilitasi proyek infrastruktur di lokasi tersebut selesai.
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved