Pentingnya Asuransi Barang Milik Negara

ASURANSI barang milik negara menjadi kebutuhan penting sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana. Sayangnya, hal tersebut masih belum diperhatikan.

“Tantangannya saat ini yaitu memberikan edukasi kepada lembaga atau kementerian lain tentang pentingnya asuransi barang milik negara,” ujar Didit Mehta Pariadi, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), saat menyerahkan surat perjanjian kerja sama dan polis asuransi barang milik negara (ABMN) kepada Sekretariat Jenderal DPR, Jakarta, Kamis (1/10).

Kementerian Keuangan memilih Asuransi Jasindo sebagai ketua konsorsium ABMN beranggotakan 54 perusahaan asuransi dan 2 perusahaan reasuransi pada akhir 2019. Salah satu yang ditangani Jasindo yaitu aset gedung DPR yang diasuransikan selama tiga bulan, yakni Oktober 2020 sampai Desember 2020.

“Nilai premi ABMN untuk aset gedung DPR periode 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp105.904.263,” kata Didit. ABMN akan menjamin kerusakan, kehilangan, kehancuran atas harta benda (material damage) dari berbagai jenis, sifat, dan deskripsi, termasuk semua properti yang menjadi milik tertanggung atau digunakan, dioperasikan atau disewa oleh tertanggung.

Tak hanya itu, asuransi tersebut juga tidak terbatas pada fondasi, bangunan, mesin, lift, fittings, fixtures, gerbang, pagar, kerangka baja, gedung fasilitas penunjang (annex), pipa, kabel, mekanikal, elektrikal, dan konten lain yang melekat pada gedung yang disebabkan oleh penyebab yang tidak dikecualikan di dalam polis standar asuransi barang milik negara AAUI/2019 beserta klausulnya.

Menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR dapat terhindar dari segala risiko yang dijelaskan di atas dan bila terjadi klaim tidak akan membebani APBN. Asuransi Jasindo beserta konsorsium juga tengah melakukan penyusunan profil risiko aset dan melakukan pemutakhiran data barang milik negara yang dilakukan oleh Komite Teknik Konsorsium berkoordinasi dengan DJKN.

Selain gedung DPR, Asuransi Jasindo dan konsorsium dalam waktu dekat akan menyiapkan polis ABMN gedung dan kantor BMKG, Bappenas, BPKP, dan LKPP.
 (RO/OL-14)