Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil meminta seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa membuat inovasi untuk dapat mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal itu ia sampaikan dalam Kegiatan Trisula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/09).
"Sesuai target Presiden, seluruh tanah di Indonesia terdaftarkan pada tahun 2025. Maka strategi kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat menjadi solusi yang baik," jelas Sofyan dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (14/9).
Program Trisula merupakan kolaborasi bersama antara BPN Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah dan pemerintah desa di Jawa Tengah.
"Trisula ini bukan jenis tombak bermata tiga, melainkan sebuah kegiatan untuk membangun data pertanahan dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan di dalamnya," ungkap Sofyan.
Baca juga: ATR/BPN Targetkan 10 Juta Bidang Tanah Terdaftar Tahun Ini
Program Trisula yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk semua bidang tanah di desa dan kelurahan dapat terpetakan, juga dilakukan untuk mengurangi sengketa pertanahan. Termasuk menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan itu sendiri.
Dari peta dasar yang berbasis bidang tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bisa dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sofyan meminta daerah lain mengikuti langkah tersebut
"Kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara dengan cara bergotong-royong karena dalam pelaksanaannya, biaya dalam pelaksanaan program ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja," pungkas Sofyan.(OL-5)
Dua organisasi masyarakat (ormas) terlibat saling serang di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Perselisihan terjadi lantaran sengketa tanah.
Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah atau tindak pidana di bidang pertanahan secara progresif.
Setelah tiga tahun berjuang, Nirina Zubir akhirnya menang dalam sengketa lahan yang dirampas Riri Khasmita.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan agar urusan sertifikat tanah milik masyarakat dipercepat. Presiden mendorong agar urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
CALON presiden Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat, apabila ada tanah-tanah masyarakat itu telah diambil oleh sejumlah pihak yang bukan haknya.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare di Desa Modisi.
Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang.
Dalam menyelesaikan masalah lahan untuk IKN, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf masjid di Kabupaten Sidoarjo. Ada total 2.900 tanah wakaf tempat ibadah dalam proses penyelesaian sertifikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved